Usul KJP Dialihkan untuk Sekolah Gratis, F-Golkar: Anggaran Hanya Beda Dikit

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Golkar DKI Jakarta menilai, penggunaan anggaran untuk program sekolah gratis yang diusulkan tidak jauh berbeda dengan bantuan sosial pendidikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang selama ini berjalan.

"Iya tinggal menambah sedikit. Contoh KJP kita habisnya berapa Rp 4 Triliun. Ini tinggal menambah Rp 4,8 triliun atau Rp 5 triliun tapi urusan selesai," ujar Ketua Fraksi Golkar DKI, Basri Baco di Gedung DPRD DKI, Selasa (19/3/2024).

Baca juga: F-Golkar DKI Usul KJP Dialihkan untuk Sekolah Gratis dan Pertahankan KJMU

Baco menyarankan, program sekolah gratis itu dapat diterima pelajar SD, SMP, dan SMA atau SMK negeri maupun swasta di Jakarta. Namun, itu dilihat dari grade sekolah.

"Betul. SD sampai SMA negeri dan swasta gratis. Bukan Al Azhar yang gratis ya, tetapi di bawahnya," kata Baco.

Selain untuk membantu para orangtua murid yang sulit, program sekolah gratis juga dinilai bisa menyelesaikan permasalahan penahanan ijazah pelajar.

Baco mengatakan, masih ada aduan bahwa sekolah, khususnya swasta, menahan ijazah siswa karena belum menyelesaikan biaya sekolah.

"Di Jakarta tidak ada anak yang tidak bisa sekolah karena dia tidak bisa bayar sekolah. Kecuali dia nggak mau (sekolah) itu lain cerita," ucap Baco.

Baca juga: Masih Kaji Usulan Sekolah Gratis, Disdik DKI: Konsekuensinya KJP Dihapus

Meski mengusulkan KJP dihapus, tetapi Baco mengusulkan bantuan biaya pendidikan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tetap diadakan bagi mahasiswa ber-KTP DKI seperti saat ini yang telah berjalan.

"Mengenai KJMU, ketika nanti ada sekolah gratis, KJMU-nya tetap ada tapi KJP-nya kita lebur," kata Baco.