DPRD Nilai Jokowi Gantungkan Tarif Baru Angkot

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Tri Wisaksana menilai Pemerintah Provinsi DKI menggantung keputusan tentang penyesuaian tarif angkutan kota. Ia mengatakan, permintaan DPRD tidak kunjung dipenuhi sehingga keputusan tentang tarif baru angkutan umum itu tak segera disahkan.

"Kita ini lagi nunggu respons Pemprov DKI terkait komitmen perbaikan layanan angkutan umum," ujar Tri Wisaksana kepada wartawan melalui pesan singkat, Kamis (4/7/2013) siang.

Pemprov DKI Jakarta tengah mengupayakan penyesuaian tarif angkutan umum setelah pemerintah pusat menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Gubernur DKI Joko Widodo mengusulkan tarif bus kecil, sedang, dan besar naik menjadi Rp 3.000, sementara tarif Transjakarta tetap Rp 3.500.

Usulan tersebut harus disepekati DPRD DKI terlebih dahulu. Di Komisi B DPRD DKI, usulan Pemprov DKI itu telah diterima. Namun, di tataran rapat pimpinan DPRD, usulan tersebut belum disahkan. DPRD meminta Pemprov DKI mencantumkan perbaikan pelayanan angkot dan tarif baru angkutan antarpulau.

Tri Wisaksana mengatakan, feed back dari Pemprov DKI itu sangat penting. Menurutnya, apa yang diusulkan DPRD DKI merupakan kepentingan masyarakat umum, terutama pengguna jasa transportasi di DKI.

"Itu akan jadi lampiran surat rekomendasi DPRD agar kepentingan penumpang atau konsumen juga dilindungi oleh pemerintah," kata pria yang kerap disapa Sani itu.

Ia mengatakan, pimpinan DPRD DKI Jakarta telah mengirimkan surat kepada Pemprov DKI Jakarta agar segera menanggapi permintaan DPRD DKI pada hari ini. Ia berharap, Pemprov DKI segera memenuhi kelengkapan tarif angkutan kota agar tarif baru segera diputuskan.