Basuki Bakal "Usir" PKL Tak Ber-KTP Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menertibkan pedagang kaki lima di Jakarta. Basuki berencana menertibkan para PKL dan hanya membolehkan pedagang yang memiliki KTP Jakarta.

"Intinya kita mau menata PKL yang sembarangan dan PKL non-DKI harus out. Semua pedagang diprioritaskan yang ber-KTP DKI," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Jumat (5/7/2013).

Ia mengatakan, Pemprov DKI juga akan menyediakan lahan untuk relokasi PKL. Bagi PKL yang berada di terminal akan disiapkan bangunan di pasar lokasi binaan (lokbin). Lokbin tersebut akan ditempatkan pada rumah susun terpadu yang akan dibangun di kemudian hari. Rusun terpadu itu juga akan dilengkapi dengan fasilitas publik di lantai bawah, seperti puskesmas dan sekolah.

Meski demikian, Basuki menyatakan bahwa relokasi PKL itu tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Hal itu baru dapat dilakukan setelah Pemprov DKI membangun rusun-rusun terpadu itu.

"Tahun ini baru mulai bangun rusun. Mungkin Rusun Daan Mogot, tahun depan baru jadi," kata Basuki.

Sambil menunggu rusun terpadu dibangun, Basuki mengatakan bahwa PKL akan ditempatkan di pasar-pasar yang masih kosong milik PD Pasar Jaya. Ia menuturkan, masih banyak PKL liar yang berjualan di luar dan di dalam pasar. Itu terjadi karena banyak oknum pedagang yang menyewakan kios mereka dan memilih berdagang di luar.

"Banyak sekali pasar kosong, mereka keluar pasar, dan mereka sewa-sewakan tempat yang di dalam. Kalau ada kasus sewa-sewa begitu, langsung kita sita," ujarnya.