Ingin Bertemu Jokowi, Pria Ini Adukan Pungli di Sekolah

JAKARTA, KOMPAS.com — Rikan Waluyo (37) tampak resah di teras Balaikota Jakarta, Kamis (11/7/2013) pagi. Ia tak sabar ingin bertemu Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Ada persoalan penting yang ingin diadukannya.

Rikan mengatakan, Sindi Permatasari (16), anak pertamanya, tengah dilanda kesulitan. Sindi ingin pindah sekolah. Sebelumnya ia duduk di kelas X SMA 114 Pedongkelan, Cilincing, Jakarta Utara. Pada tahun ajaran depan, ia ingin pindah ke kelas XI pada sekolah negeri di Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur.

"Supaya lebih dekat dari rumah. Tapi di sekolah yang mau pindah ini, saya malah dimintain Rp 12 juta buat biaya administrasi masuk. Katanya itu sudah lumrah buat anak baru masuk," ujar Rikan.

Rikan mengatakan, pada Senin (8/7/2013) lalu, anaknya telah mengikuti ujian seleksi masuk di sekolah baru. Rabu (10/7/2013) kemarin, Sindi dinyatakan lulus seleksi tersebut. Ia diperbolehkan mengikuti kegiatan belajar-mengajar mulai Senin pekan depan.

Rikan mengatakan, oknum yang meminta sejumlah uang masuk tersebut adalah Z selaku Kepala Tata Usaha di sekolah itu. Ia sempat meminta Z agar menurunkan biaya administrasi itu. "Pertama kan Rp 12 juta, saya negosiasi jadi Rp 10 juta. Akhirnya kemarin ngobrol melalui telepon turun jadi Rp 5 juta, sementara saya hanya sanggup bayar sekitar Rp 1 juta," ujarnya.

Bagi Rikan, jumlah itu terlalu banyak. Maklum saja, sehari-hari ia hanya bekerja sebagai salah seorang petugas keamanan di sebuah pusat perbelanjaan di Rawamangun, Jakarta Timur. Gajinya satu bulan hanya Rp 1,8 juta dan tak mampu memenuhi kebutuhan keluarga yang terdiri dari satu istri dan enam anaknya itu.

"Makanya, saya mau mindahin anak saya. Satu hari anak saya ongkos ke Cilincing bisa sampai Rp 20.000, ini malah diminta duit," ujarnya.

Negosiasi terakhir

Bersama rekannya, Chandra, yang ikut menemaninya mengadu ke Balaikota Jakarta, Rikan membuktikan aduannya itu. Chandra kemudian menelepon langsung ke nomor telepon Z untuk bernegosiasi agar biaya itu dapat diturunkan paling tidak menjadi setengah.

"Bisa kurang enggak itu, Pak?" tanya Chandra. Di seberang telepon, Z mengatakan akan menghubunginya lagi dan tak ingin membicarakannya via telepon.

Rikan berharap, dirinya bisa mengadukan hal ini kepada Jokowi atau Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama secara langsung. Ia berharap tak ada pungutan liar di sekolah negeri.