Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Esok, Wali Kota Pimpin Penertiban PKL Tanah Abang

Kompas.com - 10/08/2013, 22:46 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Pelaksanaan program penertiban pedagang kaki lima (PKL) Pasar Tanah Abang akan dimulai, Minggu (11/8/2013) pagi. Wali Kota Jakarta Pusat Saefullah akan memimpin penertiban PKL dan Rumah Potong Hewan (RPH) yang berada di Pasar Blok G Tanah Abang tersebut.

Saat dihubungi wartawan pada Sabtu (10/8/2013) malam, Saefullah mengatakan, sebelum penataan, pemda akan melaksanakan apel bersama oleh Dinas Perhubungan DKI, Satpol PP, dan pihak aparat keamanan atau kepolisian.

"Besok kita akan melakukan penertiban pada pukul 08.15 WIB. Sebelumnya kita apel pagi untuk persiapan," kata Saefullah.

Sebanyak 500 personel dari Satpol PP, Dishub DKI, TNI, dan pihak Kepolisian diterjunkan untuk menertibkan para PKL yang bersikeras berdagang di pinggir jalan dan menolak direlokasi. Untuk para PKL yang menolak untuk direlokasi, barang dagangan mereka akan diamankan ke Pulogadung, Jakarta Timur. Sedangkan, untuk sidang tindak pidana ringan (tipiring) akan dilaksanakan pada Senin (12/8/2013) di Kelurahan Kebon Kacang, Jakarta Pusat.

Keberadaan PKL di Jakarta telah melanggar Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, dan sanksi berupa kurungan 10 hingga 60 hari dan denda Rp 100 ribu hingga Rp 20 juta.

Sementara itu, Kepala Blok G Pasar Tanah Abang Warimin mengatakan, penertiban RPH yang berada di Blok G itu terkait dengan upaya pembersihan agar PKL mau pindah ke dalam pasar.

Rencananya, RPH dari PD Dharmajaya itu juga akan dipindahkan ke Pulogadung, Jakarta Timur. Kendati demikian, ia mengatakan para tukang potong hewan itu hingga kini masih bertahan di Blok G.

Setelah penutupan pendaftaran relokasi PKL ke Blok G Tanah Abang pada Jumat (2/8/2013) lalu, sebanyak 961 PKL yang telah terdaftar masuk Blok G. Dari jumlah itu, sebanyak 470 PKL ber-KTP DKI, 313 PKL KTP non-DKI, dan 178 PKL sisanya mendaftar melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) DKI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com