Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BPLHD "Dibersihkan", Pejabat Terlibat Pungli Dapat Sanksi

Kompas.com - 30/08/2013, 09:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com —
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah se-Jabodetabek akan dibersihkan dari praktik-praktik pungutan liar. Pemerintah provinsi dan kota akan menjatuhkan sanksi kepada para pejabat yang terlibat pungli sebagaimana hasil investigasi Ombudsman Republik Indonesia.

Wakil Bupati Bekasi Rohim Mintareja, Kamis (29/8), mengatakan telah memutasi tiga pejabat Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Kabupaten Bekasi yang terkait dugaan pemerasan terhadap pengusaha penghasil dan pengelola limbah logam.

"Ketiga pejabat juga dalam pengawasan dan pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Bekasi," kata Rohim. Ketiga pejabat ini dituduh melakukan pemerasan terhadap pengusaha dalam pengurusan dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL), dokumen upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL), serta rekomendasi pembuangan dan pengangkutan limbah bahan berbahaya beracun (B3) dan limbah bukan B3.

Dari hasil investigasi Ombudsman Republik Indonesia (ORI), BPLHD Kabupaten Bekasi memungut hingga Rp 25 juta kepada pengusaha dalam pengurusan pelbagai dokumen tadi. Pungli juga terjadi di delapan BPLHD se-Jabodetabek.

Sementara itu, Sekretaris Kota Bekasi Rayendra Sudarmadji mengaku belum mengetahui hasil investigasi ORI tersebut. Namun, dia memastikan, Pemerintah Kota Bekasi akan segera memanggil dan memeriksa pejabat terkait.

Kepala BPLHD Tangsel Rahmat Salam membantah pihaknya melakukan pungli. "BPLHD Tangsel tidak memungut apa pun. Jadi, mustahil terjadi pungli," kata Rahmat.

Menurut Rahmat, BPLHD Tangsel menyerahkan sepenuhnya kepada pemilik usaha untuk membuat dokumen lingkungan dan bekerja sama dengan konsultan bersertifikat yang mereka pilih sendiri.

Turunkan pangkat

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sangat mengapresiasi langkah ORI ini. "Bagus, kan, kalau dilaporkan begini jadi pada takut," ucapnya.

Dia mengakui masih banyak praktik pungli yang terjadi di lembaga dan kantor pemerintahan di Jakarta karena prosedur yang berbelit.

"Ke depan akan ada badan layanan terpadu satu pintu untuk mengurus berbagai perizinan. Jadi, pungli bisa ditekan," ujar Basuki.

Jika ada pejabat yang terbukti terlibat dalam pungli, Basuki berjanji akan memberi sanksi berat. "Laporkan saja. Nanti kami turunkan pangkat dia," ucapnya. (BRO/NEL/RAY/FRO)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi : Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi : Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Megapolitan
Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Megapolitan
Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Megapolitan
Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Megapolitan
Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Megapolitan
Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Megapolitan
Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Megapolitan
Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal 'Study Tour', Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal "Study Tour", Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Megapolitan
Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Megapolitan
KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

Megapolitan
Mau Bikin 'Pulau Sampah', Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Mau Bikin "Pulau Sampah", Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Megapolitan
Polri Gerebek Gudang Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster di Bogor

Polri Gerebek Gudang Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster di Bogor

Megapolitan
Walkot Jaksel: Warga Rawajati yang Terdampak Normalisasi Ciliwung Tidak Ada yang Protes

Walkot Jaksel: Warga Rawajati yang Terdampak Normalisasi Ciliwung Tidak Ada yang Protes

Megapolitan
4 Pelaku Sudah Ditangkap, Mobil Curian di Tajur Bogor Belum Ditemukan

4 Pelaku Sudah Ditangkap, Mobil Curian di Tajur Bogor Belum Ditemukan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com