Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demi Jokowi, Rencana Terminal Modern Diubah Bergaya Kolonial

Kompas.com - 09/09/2013, 17:51 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan merevitalisasi 18 terminal bus di Ibu Kota. Nuansa kolonial negeri Belanda adalah nuansa yang diinginkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk setiap eksterior terminal bus itu.

"Berdasarkan rapat tadi dengan Pak Gubernur, dia maunya semuanya bergaya sama, gaya kolonial," ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono di Balaikota, Senin (9/9/2013).

Pristono menjelaskan, revitalisasi terminal di DKI sebenarnya telah direncanakan sejak tahun 2011. Hanya, gaya arsitekturnya tidak bernuansa kolonial, tetapi nuansa modern. Pihaknya pun menyesuaikan arsitektur dengan keinginan Jokowi.

"Cukup mudah memenuhi keinginan Gubernur. Itu hanya diganti bagian atasnya saja dari yang gaya modern menjadi gaya kolonial Belanda," ujarnya.

Satu bangunan, tiga gaya

Alhadi, konsultan arsitek dan transportasi Dinas Perhubungan DKI Jakarta, juga mengakui tak sulit untuk memenuhi keinginan sang Gubernur. Pihaknya hanya melakukan modifikasi arsitektur dari yang semula telah direncanakan. Alhasil, tiga gaya arsitektur dipastikan menghiasi terminal bus DKI.

"Eksteriornya kita ikut Pak Gubernur, kolonial Belanda. Interiornya kita campur ada Betawi dan modern. Jadi, tiga gaya di satu bangunan," ujarnya.

Modifikasi tiga arsitektur tersebut, kata Alhadi, disesuaikan dengan fungsi bangunan. Jika semuanya menggunakan arsitektur kolonial, dipastikan sirkulasi udara kurang serta dipastikan membuat penumpang di terminal tak nyaman beraktivitas.

Sementara gaya Betawi dicampur modern di interior dimaksudkan untuk membuat sirkulasi udara di dalam terminal bus itu menjadi lancar. "Kan kalau Betawi banyak jendelanya, kalau gaya modern kan banyak kaca-kaca," lanjut Alhadi.

Revitalisasi 18 terminal bus DKI tersebut telah memasuki tahap awal, yaitu detail engineering design (DED). Rencananya, tahap lelang konstruksi akan dilaksanakan awal tahun 2014 mendatang dan diperkirakan akan rampung dua tahun lagi, yakni pada 2016 mendatang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Pecat Ketua RW di Kalideres, Lurah Sebut karena Suka Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin

Pecat Ketua RW di Kalideres, Lurah Sebut karena Suka Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com