Wakil DPRD DKI: Pemindahan Ibu Kota Tepat, tapi Belum Waktunya

"Sudah tepat, tapi waktunya yang enggak tepat," kata Sani saat dihubungi wartawan, Selasa (10/9/2013).

Terlebih lagi, saat ini, situasi di Indonesia sedang krisis. Apabila pemindahan ibu kota itu dipaksakan dalam waktu dekat ini, dibutuhkan biaya yang sangat tinggi. Selain itu, pemindahan ibu kota mengakibatkan pemborosan. Biayanya sekitar Rp 200 triliun yang dibutuhkan untuk pemindahan ibu kota.

Ia mengimbau, sebaiknya Jakarta dijadikan sebagai fokus pusat pemerintahan atau pusat bisnis saja. Sani mencontohkan seperti Kuala Lumpur, ibu kota Malaysia, yang menjadi pusat bisnis saja. Sementara pusat administrasinya berada di kota lainnya.

Selain itu, banyak proses yang harus dipersiapkan selain faktor ekonomi untuk pemindahan ibu kota, seperti faktor political will. Menurut dia, jangan sampai dengan adanya pemindahan ibu kota itu, Jakarta dilupakan, seperti pepatah habis manis sepah dibuang.

Jakarta harus dapat fokus mengubah menjadi kota jasa maupun bisnis. Seperti halnya di Malaysia, Kuala Lumpur dilepas menjadi kota jasa dan pusat pemerintahan pindah ke Putrajaya. Sani pun mengatakan waktu perpindahan paling cepat adalah pada tahun 2027 mendatang.

"Ini harus dikaji ulang akan dipindah ke mana. Kalau gagasan Bung Karno dulu ke Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Kalau bisa jangan terlalu jauh," kata Sani.

Saat mengeluarkan wacana pemindahan ibu kota pada tahun 2010 lalu, Presiden SBY memiliki tiga opsi. Opsi yang pertama adalah dengan membenahi Jakarta dengan membangun segala prasarana dan sarana transportasi yang masih di permukaan, di bawah permukaan, dan di atas permukaan. 

Opsi kedua, SBY terinspirasi dengan Malaysia yang membuat Putrajaya sebagai pusat pemerintahan, dan terletak tidak jauh dari ibu kota, di Kuala Lumpur. Malaysia membutuhkan waktu 5-7 tahun untuk membangun Putrajaya. Adapun dana yang dihabiskan sekitar Rp 80 triliun.

Opsi yang ketiga adalah ibu kota dapat dipindahkan ke kota di luar Jakarta. Mengenai tiga opsi yang telah disebutkan sebelumnya, Sani cenderung untuk memilih opsi pertama, yaitu penataan kembali Kota Jakarta, melalui perbaikan infrastruktur, menambah transportasi, dan sebagainya.

"Amankan Jakarta dengan bendungan raksasa di pantai utara. Ini sebagai antisipasi riset tahun 2050 yang menyebutkan Jakarta akan tenggelam," kata Sani.