Pasar Malam di Jalan Merdeka Selatan Dijamin Aman

JAKARTA, KOMPAS.com — Panitia Kaki Lima Night Market di Jalan Medan Merdeka Selatan menjamin keamanan selama acara berlangsung. Pengamanan bukan hanya pada jalannya acara, melainkan juga pada perkantoran pemerintah pusat dan kantor kedutaan negara asing di sepanjang jalan. Sistem pengamanan dilakukan dengan cara mobile dan bersiaga di tiga posko.

”Soal keamanan sudah kami siapkan. Sejauh ini tidak ada keberatan dari pengguna perkantoran pemerintah dan pihak Kedutaan Amerika Serikat,” kata Irwandi dari Humas Kaki Lima Night Market, Rabu (2/10).

Acara tetap berlangsung pada Sabtu di sepanjang Jalan Medan Merdeka Selatan sisi selatan, mulai dari pukul 18.30 sampai pukul 03.00. Acara itu akan diikuti sekitar 400 pedagang kaki lima.

Tutum Rahanta, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia, mengatakan, jaminan keamanan adalah bagian dari pelayanan. Walaupun lokasinya di jalanan, area jualan PKL harus aman dan nyaman. ”Jika itu terjamin, sangat mungkin turis tertarik datang,” katanya.

Tutum menyarankan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mematangkan acara itu agar tidak berdampak buruk bagi penataan PKL di Jakarta. ”Lokasi akan menjadi kumuh, tidak tertata, dan tidak menarik dikunjungi,” katanya.

Meskipun memberi ruang publik baru dan pasar produk usaha kecil, penyelenggaraan Kaki Lima Night Market perlu dilihat konsekuensi jangka panjangnya. Nirwono Joga, pengamat perkotaan, mengatakan, penutupan jalan untuk pasar malam sebaiknya memikirkan kepentingan pengguna jalan lain.

”Lebih baik dipusatkan di ruang publik yang sudah ada agar tidak mengganggu arus lalu lintas kendaraan. Bisa juga digelar di lima wilayah secara bersamaan sehingga konsentrasi massa terpecah dan keramaian terdistribusi ke berbagai titik,” katanya.

Di beberapa kota dunia, seperti Singapura, Melbourne, dan Hongkong, lanjut Nirwono, penutupan jalan untuk pasar malam dilakukan dalam skala festival, tidak setiap pekan. Jangka waktu pasar malam bisa 1-3 bulan sekali dan masuk dalam kalender wisata kota-kota tersebut.

Hal terpenting yang perlu diperhatikan Pemprov DKI Jakarta adalah pemetaan PKL di Jakarta. ”Peta sebaran dan jumlah akurat PKL di Jakarta sangat penting untuk penataan. PKL yang bisa ditampung di pasar tidak menjadi masalah. Namun, untuk PKL non-KTP DKI dan tidak tertampung di pasar, bisa didistribusikan ke pasar malam di lima wilayah,” kata Nirwono.

Data itu dikunci supaya tidak terus terjadi penambahan PKL. Dengan demikian, energi Pemprov DKI Jakarta tidak habis untuk mencari ruang terus-menerus bagi PKL. (FRO/NDY)