Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang 2014, Omzet Penjual Atribut Parpol Menurun

Kompas.com - 05/11/2013, 14:59 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Memasuki Pasar Senen, Jakarta Pusat, pengunjung bakal disuguhi pemandangan berbeda. Dari luar pasar sudah terlihat berbagai atribut parpol, mulai dari spanduk, bendera, jaket, kaus hingga aksesori seperti pin dan gantungan kunci yang semua berlogo parpol.

Pada musim pemilihan umum, Pasar Senen biasa menjadi "jujugan" parpol, calon legislatif, calon kepala daerah, hingga calon presiden untuk memesan berbagai atribut terkait kepentingan kampanye.

Namun, kali ini para pedagang merasa deg-degan karena sudah menjelang tahun 2014, tetapi penjualan atribut kampanye tidak seperti masa kampanye tahun-tahun sebelumnya. Adi (30), seorang pedagang atribut kampanye, merasakannya. Dia hanya mendapat sedikit pesanan tahun ini.

Adi mengatakan, kemungkinan besar hal itu disebabkan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang membatasi pemasangan atribut kampanye bagi peserta pemilu. "Jadi tahun ini justru kurang ramai, kalau tahun-tahun sebelumnya belum ada peraturan begitu," kata Adi.

Seperti diketahui, KPU memang telah membuat peraturan yang mengatur pembatasan penggunaan alat peraga untuk setiap partai peserta pemilu baik dalam hal jumlah, ukuran, maupun ruang publik untuk memasang alat peraga.

Tahun-tahun lalu, kata Adi, bisnis ini menghasilkan keuntungan besar karena pemesanan dilakukan dalam jumlah besar. "Yang beli jumlahnya memang sedikit, tapi langsung borongan," kata Adi.

Hal serupa disampaikan Fajar (41), pria yang mengaku mengalami penurunan omzet yang disebabkan oleh peraturan KPU. Fajar biasa menerima pesanan hingga ke seluruh pelosok Indonesia.

Menjelang tahun politik, dia biasa melakukan persiapan khusus baik penambahan karyawan maupun bahan baku. Namun, hal tersebut tidak dilakukannya jelang 2014 ini. "Kalau sekarang sepi, jadi enggak perlu persiapan khusus lagi," ujar dia.

Sementara itu, pedagang lainnya, Riko (32), menilai penurunan omzet ini tidak hanya disebabkan oleh peraturan KPU. Pria yang sudah mulai berjualan atribut parpol sejak tahun 2003 tersebut menilai, penurunan pemesanan juga disebabkan oleh gaya kampanye yang telah berubah dari waktu ke waktu.

Kampanye saat ini, menurutnya lebih sering dilakukan bakal calon dengan turun langsung ke lapangan. "Belum lagi sekarang juga kan sudah ada internet, mereka (bakal calon) lebih sering kampanye di situ," ujar Riko.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tim Kuasa Hukum Keluarga Vina Akan Dampingi Linda Saat Diperiksa Polda Jabar

Tim Kuasa Hukum Keluarga Vina Akan Dampingi Linda Saat Diperiksa Polda Jabar

Megapolitan
3 ASN Ternate Beli Narkoba Rp 300.000 dari Seorang Perempuan

3 ASN Ternate Beli Narkoba Rp 300.000 dari Seorang Perempuan

Megapolitan
Komnas HAM Dorong Keluarga Vina Cirebon Dapat 'Trauma Healing'

Komnas HAM Dorong Keluarga Vina Cirebon Dapat "Trauma Healing"

Megapolitan
Transjakarta Tambah Layanan Rute Stasiun Klender-Pulogadung via JIEP

Transjakarta Tambah Layanan Rute Stasiun Klender-Pulogadung via JIEP

Megapolitan
Anggota Komisi I DPR Ungkap Ada Pihak yang Mau Media Bisa Dikontrol

Anggota Komisi I DPR Ungkap Ada Pihak yang Mau Media Bisa Dikontrol

Megapolitan
Polisi Masih Buru Pemasok Narkoba yang Dipakai Tiga ASN Ternate

Polisi Masih Buru Pemasok Narkoba yang Dipakai Tiga ASN Ternate

Megapolitan
Setubuhi Anak Tiri Berulang Kali, Seorang Pria di Jakpus Jadi Tersangka

Setubuhi Anak Tiri Berulang Kali, Seorang Pria di Jakpus Jadi Tersangka

Megapolitan
Tegaskan Tak Ada Bisnis Jual-Beli Kursi Sekolah, Disdik DKI: Tidak Ada 'Orang Dalam'

Tegaskan Tak Ada Bisnis Jual-Beli Kursi Sekolah, Disdik DKI: Tidak Ada "Orang Dalam"

Megapolitan
Warung Penjual Petasan di Rawamangun Terbakar, Diduga akibat Gas Bocor

Warung Penjual Petasan di Rawamangun Terbakar, Diduga akibat Gas Bocor

Megapolitan
Ahok Ditawari PDI-P Maju Pilkada Sumut ketimbang Jakarta, Pengamat: Kemungkinan karena Pernah Kalah di Pilkada DKI 2017

Ahok Ditawari PDI-P Maju Pilkada Sumut ketimbang Jakarta, Pengamat: Kemungkinan karena Pernah Kalah di Pilkada DKI 2017

Megapolitan
Mobil Terbakar di Parkiran Kampus Trisakti, Api Menyambar ke Gedung

Mobil Terbakar di Parkiran Kampus Trisakti, Api Menyambar ke Gedung

Megapolitan
PPDB SMA Jakarta 2024: Kuota, Seleksi, Jalur, dan Jadwalnya

PPDB SMA Jakarta 2024: Kuota, Seleksi, Jalur, dan Jadwalnya

Megapolitan
Demo Tolak Revisi UU Penyiaran, AJI Tegaskan Jurnalisme Investigatif Tak Berdampak Buruk

Demo Tolak Revisi UU Penyiaran, AJI Tegaskan Jurnalisme Investigatif Tak Berdampak Buruk

Megapolitan
Pemprov DKI Ingatkan ASN Jaga Komitmen Antikorupsi

Pemprov DKI Ingatkan ASN Jaga Komitmen Antikorupsi

Megapolitan
Ditawari PDI-P Jadi Calon Gubernur Sumatera Utara, Ahok Dijauhkan dari Pilkada Jakarta?

Ditawari PDI-P Jadi Calon Gubernur Sumatera Utara, Ahok Dijauhkan dari Pilkada Jakarta?

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com