Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kades Ancam Boikot Suara Pileg dan Pilpres

Kompas.com - 18/12/2013, 10:52 WIB
Robertus Belarminus

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Unjuk rasa mendesak disahkannya Undang-Undang Desa berlangsung di depan gedung DPR MPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (18/12/2013). Unjuk rasa yang dihadiri kepala desa dan perangkatnya ini mengancam akan memboikot suara di desa bagi pemilihan legislatif atau pemilihan presiden.

Humas FPD (Forum Pembaruan Desa) Sugeng Wiyono mengatakan, dirinya tidak akan memilih calon legislatif pada Pileg DPR RI apabila Undang-Undang Desa tidak disetujui anggota dewan.

"Kalau enggak disetujui, caleg DPR RI kita enggak pilih. Kita sosialisasikan ke rakyat juga karena mereka berarti tidak berpihak kepada desa," kata Sugeng kepada Kompas.com, di Gedung DPR MPR RI, Jakarta (18/12/2013).

Orator aksi lainnya yang berada di mobil komando juga menyatakan hal serupa. Mereka mengancam akan memboikot pileg hingga pilpres jika UU tersebut tidak disahkan.

"Kita boikot di setiap desa pileg dan pilpres. Sepakat? Yang sepakat tangannya di atas," ujar orator aksi tersebut.

Adapun orator lainnya menyatakan akan menjamin tidak tersedianya Tempat Pemungutan Suara (TPS) di desanya bila UU Desa tidak disahkan. "Saya jaminkan tidak ada TPS," ujar orator tersebut.

Aksi tersebut berlangsung sejak Rabu pagi dan masih dilakukan hingga pukul 10.30. Massa berasal dari berbagai desa yang ada di tanah air. Aksi mereka berlangsung kondusif dan mendapat mengawalan dari petugas kepolisian gabungan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com