Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BBM Tak Disubsidi, Masyarakat Tetap Bisa Beli

Kompas.com - 19/12/2013, 10:16 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana penghapusan BBM bersubsidi di Jakarta pada tahun depan dianggap sebagai alternatif menanggulangi kemacetan. Ketika BBM yang ada tidak disubsidi pemerintah, warga Jakarta diyakini tetap mampu membeli BBM non-subsidi.

"Harga BBM di Jakarta ini terlalu murah. Kalau tidak disubsidi oleh pemerintah juga bisa dibeli masyarakat," kata Direktur Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas kepada wartawan, Kamis (19/12/2013). 

Apabila nantinya wacana tersebut dapat terlaksana, maka ia meminta DKI untuk mengoptimalkan angkutan massal. Penggunaan subsidi BBM harus dibatasi, misalnya hanya untuk kendaraan pribadi beroda empat. Sedangkan apabila transportasi umum juga menggunakan BBM non-subsidi akan berdampak pada semakin tingginya tarif angkutan umum tersebut.

Dia juga menyambut baik rencana penghapusan BBM bersubsidi itu seusai ratusan bus sedang dan transjakarta datang. Apalagi, Basuki menjanjikan akan mengalihkan subsidi itu kepada tarif transjakarta yang dibebaskan atau gratis.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Sarman Simanjorang juga meminta jaminan Pemprov DKI Jakarta menyediakan dan meremajakan unit angkutan umum maupun bus sedang. Tak hanya itu, DKI juga harus dapat menjamin angkutan umum tersebut aman dan nyaman bagi penumpang.

"Kalau sekarang, di halte menunggu busway atau Kopaja bisa nunggunya lama banget sampai setengah jam. Pemprov harus memperbanyak jumlah busnya dahulu," kata Sarman.

Salah satu dampak penerapan kebijakan penghapusan BBM bersubsidi itu adalah masyarakat Jakarta yang beralih mencari BBM subsidi ke daerah penyangga Jakarta, seperti Tangerang, Bogor, Depok dan Bekasi. Ia mengharapkan, kelangkaan BBM bersubsidi terjadi dan menimbulkan gejolak antar wilayah.

Wacana pemberhentian subsidi BBM untuk kendaraan bermotor di Ibu Kota ini sudah disampaikan Pemprov DKI Jakarta kepada Kementerian ESDM. Kebijakan tersebut dinilai dapat merangsang pengguna kendaraan pribadi beralih ke transportasi massal. Selain itu, negara pun tidak dibebani subsidi, dan mengalokasikan dana ke perbaikan infrastruktur.

Penyetopan subsidi BBM kendaraan di Jakarta bisa meminimalkan dampak negatif kebijakan mobil murah. Selayaknya, mobil murah tidak menikmati subsidi itu.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik mengaku tertarik dengan ide Basuki. Kini, pihaknya tengah mengkaji usulan tersebut. Namun, ia memastikan usulan tersebut tidak dilakukan dalam waktu dekat. Demi menghemat BBM bersubsidi, pihaknya hanya mendorong kendaraan pelat merah untuk tidak memakai BBM bersubsidi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Pecat Ketua RW di Kalideres, Lurah Sebut karena Suka Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin

Pecat Ketua RW di Kalideres, Lurah Sebut karena Suka Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin

Megapolitan
Sopir JakLingko Ugal-ugalan, Penumpang Bisa Melapor ke 'Call Center' dan Medsos

Sopir JakLingko Ugal-ugalan, Penumpang Bisa Melapor ke "Call Center" dan Medsos

Megapolitan
Penjelasan Polisi Soal Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ Berubah Jadi Pelat Putih

Penjelasan Polisi Soal Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ Berubah Jadi Pelat Putih

Megapolitan
Cerita Warga soal Tanah di Perumahan New Anggrek 2 GDC Depok yang Longsor Tiap Hujan

Cerita Warga soal Tanah di Perumahan New Anggrek 2 GDC Depok yang Longsor Tiap Hujan

Megapolitan
Pemecatan Ketua RW di Kalideres Bukan Soal Penggelapan Dana, Lurah: Dia Melanggar Etika

Pemecatan Ketua RW di Kalideres Bukan Soal Penggelapan Dana, Lurah: Dia Melanggar Etika

Megapolitan
Kecelakaan yang Libatkan Mobil Dinas Polda Jabar di Tol MBZ Diselesaikan secara Kekeluargaan

Kecelakaan yang Libatkan Mobil Dinas Polda Jabar di Tol MBZ Diselesaikan secara Kekeluargaan

Megapolitan
Kronologi 4 Warga Keroyok Mahasiswa yang Beribadah di Kontrakan Tangsel

Kronologi 4 Warga Keroyok Mahasiswa yang Beribadah di Kontrakan Tangsel

Megapolitan
Viral Video Pelecehan Payudara Siswi SMP di Bogor, Pelaku Diduga ODGJ

Viral Video Pelecehan Payudara Siswi SMP di Bogor, Pelaku Diduga ODGJ

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com