Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPRD DKI: Tak Ada Usulan Pengadaan Truk Sampah di RAPBD

Kompas.com - 04/02/2014, 19:44 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta membantah telah mencoret usulan anggaran pengadaan ratusan truk sampah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2014.

Anggota Komisi D (pembangunan) DPRD DKI Jakarta Mohammad Sanusi mengatakan usulan itu tidak tercantum di dalam RAPBD. "Dewan tidak mencoret, karena memang tidak ada usulan itu (pengadaan truk sampah) dalam RAPBD. Jadi, apa yang mau dicoret?" kata Sanusi, di DPRD DKI Jakarta, Selasa (4/2/2014).

Oleh karena itu, ia mempertanyakan pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang mengungkapkan bahwa DPRD telah menolak usulan tersebut.

Selama pembahasan APBD, kata Sanusi, ia tidak pernah melihat adanya usulan anggaran tersebut untuk dimasukkan dalam draft anggaran. Sehingga tidak ada alokasi anggaran dimasukkan dalam pos anggaran Dinas Kebersihan DKI.

Sebagai sesama politisi Partai Gerindra, menurut Sanusi, Basuki menginginkan pengelolaan sampah dilakukan dengan swakelola oleh Pemprov DKI melalui camat atau lurah. Masing-masing akan diberi satu unit truk sampah untuk mengangkut sampah di wilayahnya masing-masing ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantargebang. Sementara selama ini, pengangkutan sampah dilakukan oleh perusahaan swasta yang mengelola sampah.

Kendati demikian, Ketua Fraksi Partai Gerindra itu tak menampik bahwa Dinas Kebersihan berencana mengusulkan membeli 200 unit truk sampah. Namun setelah perancangan, proses penyerahan draft berada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta.

Bisa saja, menurut dia, Bappeda-lah yang mencoret usulan tersebut. Sebab, Dinas Kebersihan DKI tidak bisa menjelaskan alasan mendesaknya pembelian 200 unit truk sampah tersebut.

"Mungkin Dinas Kebersihan bingung saat ditanya apakah pengelolaannya swastanisasi atau sendiri. Kalau kedua-duanya, bisa jadi delik korupsi," kata Sanusi.

Seharusnya, lanjutnya, Dinas Kebersihan lebih tegas dan berhenti swastanisasi pengelolaan sampah. Maka Dinas Kebersihan harus memiliki kemampuan mengelola sampah dengan baik.

"Jadi, Bappeda kasih pilihan mau swastanisasi atau swakelola sendiri. Kalau dijawab swastanisasi, ya enggak usah usulin beli 200 truk sampah," kata Sanusi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Motor dan STNK Mayat di Kali Sodong Raib, Keluarga Duga Dijebak Seseorang

Motor dan STNK Mayat di Kali Sodong Raib, Keluarga Duga Dijebak Seseorang

Megapolitan
Terganggu Pembangunan Gedung, Warga Bentrok dengan Pengawas Proyek di Mampang Prapatan

Terganggu Pembangunan Gedung, Warga Bentrok dengan Pengawas Proyek di Mampang Prapatan

Megapolitan
Ponsel Milik Mayat di Kali Sodong Hilang, Hasil Lacak Tunjukkan Posisi Masih di Jakarta

Ponsel Milik Mayat di Kali Sodong Hilang, Hasil Lacak Tunjukkan Posisi Masih di Jakarta

Megapolitan
Pakai Seragam Parkir Dishub, Jukir di Duri Kosambi Bingung Tetap Diamankan Petugas

Pakai Seragam Parkir Dishub, Jukir di Duri Kosambi Bingung Tetap Diamankan Petugas

Megapolitan
Sekolah di Tangerang Selatan Disarankan Buat Kegiatan Sosial daripada 'Study Tour' ke Luar Kota

Sekolah di Tangerang Selatan Disarankan Buat Kegiatan Sosial daripada "Study Tour" ke Luar Kota

Megapolitan
RS Bhayangkara Brimob Beri Trauma Healing untuk Korban Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana

RS Bhayangkara Brimob Beri Trauma Healing untuk Korban Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana

Megapolitan
KPU Kota Bogor Tegaskan Caleg Terpilih Harus Mundur jika Mencalonkan Diri di Pilkada 2024

KPU Kota Bogor Tegaskan Caleg Terpilih Harus Mundur jika Mencalonkan Diri di Pilkada 2024

Megapolitan
Pemilik Mobil yang Dilakban Warga gara-gara Parkir Sembarangan Mengaku Ketiduran di Rumah Saudara

Pemilik Mobil yang Dilakban Warga gara-gara Parkir Sembarangan Mengaku Ketiduran di Rumah Saudara

Megapolitan
Sebelum Ditemukan Tak Bernyawa di Kali Sodong, Efendy Pamit Beli Bensin ke Keluarga

Sebelum Ditemukan Tak Bernyawa di Kali Sodong, Efendy Pamit Beli Bensin ke Keluarga

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Prioritaskan Warga Jakarta dalam Rekrutmen PJLP dan Tenaga Ahli

Pemprov DKI Diminta Prioritaskan Warga Jakarta dalam Rekrutmen PJLP dan Tenaga Ahli

Megapolitan
Polisi Kesulitan Identifikasi Pelat Motor Begal Casis Bintara di Jakbar

Polisi Kesulitan Identifikasi Pelat Motor Begal Casis Bintara di Jakbar

Megapolitan
Parkir Sembarangan Depan Toko, Sebuah Mobil Dilakban Warga di Koja

Parkir Sembarangan Depan Toko, Sebuah Mobil Dilakban Warga di Koja

Megapolitan
Terminal Bogor Tidak Berfungsi Lagi, Lahannya Jadi Lapak Pedagang Sayur

Terminal Bogor Tidak Berfungsi Lagi, Lahannya Jadi Lapak Pedagang Sayur

Megapolitan
Duga Ada Tindak Pidana, Kuasa Hukum Keluarga Mayat di Kali Sodong Datangi Kantor Polisi

Duga Ada Tindak Pidana, Kuasa Hukum Keluarga Mayat di Kali Sodong Datangi Kantor Polisi

Megapolitan
Dijenguk Polisi, Casis Bintara yang Dibegal di Jakbar 'Video Call' Bareng Aipda Ambarita

Dijenguk Polisi, Casis Bintara yang Dibegal di Jakbar "Video Call" Bareng Aipda Ambarita

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com