Soal Banjir dan Macet, Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Jokowi Menurun

"Dalam soal banjir, tiga bulan lalu masih ada sekitar 59,7 persen warga DKI yang puas terhadap kinerja Jokowi. Kini tinggal 24,8 persen saja. Kemudian dalam soal kemacetan lalu lintas, tiga bulan lalu masih 52,7 persen, kini tinggal 34,6 persen saja," kata peneliti LSN Gema Nusantara saat merilis hasil surveinya di Hotel Atlet Century, Jakarta, Minggu (9/2/2014). 

Gema membandingkan hasil survei yang dilakukan lembaganya sekitar Oktober 2013 dengan hasil yang dilakukan Januari ini. Survei dilakukan pada 10 Januari hingga 26 Januari 2014 dengan teknik wawancara tatap muka yang berpedoman kuesioner terhadap 790 responden yang tersebar di lima wilayah di Jakarta.

Menurut Gema, survei ini dilakukan pada tingkat kepercayaan 95 persen dan simpangan kesalahan sebesar 3,5 persen. Masing-masing responden, katanya, diajukan pertanyaan apakah puas atau kurang puas atas kinerja Jokowi dalam menangani banjir dan kemacetan.

Hasil survei ini juga menunjukkan bahwa mayoritas warga DKI Jakarta kurang setuju atas wacana pencapresan Jokowi. Salah satu alasan ketidaksetujuan responden, menurutnya, terkait persepsi mengenai kinerja Jokowi dalam mengatasi banjir dan kemacetan yang dianggap menurun tersebut.

Saat ditanya mengapa hasil survei ini diluncurkan bertepatan dengan masalah banjir yang melanda Jakarta, peneliti LSN lainnya, Dipa Pradipta, mengatakan bahwa LSN melakukan survei secara rutin setiap empat bulan sekali.

"Mengapa khusus persepsi DKI pada kesempatan kali ini, karena memang setiap kita lakukan penelitian skala nasional, pertanyaan kinerja Jokowi menjadi sorotan tajam media. Itu menjadi perhatian kami," katanya.

Selain itu, LSN mengaku ingin memotret persepsi masyarakat mengenai kinerja Jokowi dalam menjalankan pemerintahan dan membandingkannya dari masa ke masa.

"Ketika kami sampaikan rilis, kami tidak hanya sampaikan hasil ketika survei ini dilakukan saja, tapi kami membandingkan dengan data yang kurang lebih sama dengan survei nasional di bulan sebelumnya, sehingga ada komparasi kinerja dan persepsi masyarakat yang selalu berkembang dan berubah-ubah sesuai dengan fenomena yang terjadi di masyarakat," tuturnya.

Menurutnya, survei ini dibiayai Yayasan LSN. Biaya survei ini pun, katanya, tidak besar. "Ini dibiayai Yayasan LSN. Yayasan LSN tidak hanya bergerak di survei, tapi juga kegiatan sosial. Karena regional, biayanya tidak terlalu besar, jadi memang biaya survei ini melalui Yayasan LSN," ucapnya.

Dipa juga menyatakan bahwa lembaga surveinya bukan merupakan tim sukses pihak mana pun yang tengah berencana menjadi capres.