Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rusun di Jakarta Kurang Tinggi

Kompas.com - 18/02/2014, 09:35 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Bangunan-bangunan rumah susun yang ada di Jakarta saat ini dinilai kurang tinggi. Padahal, lahan-lahan kosong yang tersedia untuk pembangunan rusun jumlahnya sangat terbatas.

Hal itu dikatakan pengamat perkotaan Nirwono Yoga menanggapi pernyataan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang mengatakan lahan yang tersedia untuk pembangunan rusun sangat terbatas.

"Bentuk rumah susun harus diubah, yang pertama soal ketinggian bangunan. Rata-rata ketinggian rusun yang ada saat ini cuma 8-10 lantai, satu tower hanya berisi 500 unit," kata Nirwono, Selasa (18/2/2014).

Nirwono lantas menyarankan agar ke depannya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat membangun rusun yang lebih tinggi dari yang telah ada saat ini. Dengan demikian, penggunaan lahan menjadi lebih efisien.

"Bangunan rusun bisa ditambah 20-30 lantai karena secara teknologi, kita punya kemampuan. Dengan demikian, lahan yang terbatas tadi bisa menampung lebih banyak warga," ungkapnya.

"Kalau kita bisa bangun 20-30 lantai, bisa berisi 1.000-1.500 unit tiap tower. Artinya ada 1.000-1.500 KK yang bisa dipindahkan ke sana. Jadi, penggunaan lahan lebih efisien," kata Nirwono lagi.

Langkah alternatif selanjutnya yang bisa ditempuh, lanjut Nirwono, adalah bekerja sama dengan pihak pengembang agar bersedia menyediakan lahan untuk pembangunan rusun.

Menurut Nirwono, pengembang pasti memiliki lahan-lahan yang letaknya strategis. "Nah, mereka diajak bekerja sama untuk membangun rusun. Saya yakin masih banyak lahan di DKI yang bisa dibangun rusun, dan letaknya tidak terlalu jauh dari lokasi tinggal warga pinggir kali saat ini," ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi mengaku bahwa seluruh masyarakat yang tinggal di sejumlah kawasan yang berada di sekitar bantaran kali sudah setuju untuk dipindahkan ke rumah susun. Namun, rusun yang diinginkan warga adalah yang letaknya tak jauh dari lokasi tempat mereka tinggal saat ini.

"Sinyalnya sudah mau, tapi problemnya adalah soal rusun, kenapa rusun kita enggak siap? Karena membangun rusun itu perlu lahan. Lahan itu kalau cari di sekitar lokasi juga sudah sangat sulit, tapi kalau dipindahkan jauh, misal ke Marunda atau ke Cengkareng, mereka juga tidak mau. Problemnya ada di situ," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Senin (17/2/2014) kemarin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com