Kunjungi RSUD Koja, Jokowi Terima Keluhan tentang Jaminan Kesehatan

JAKARTA, KOMPAS.com — Petugas medis dan pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Koja, Jakarta Utara, Selasa (26/2/014), berkeluh kesah kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tentang penerapan jaminan kesehatan nasional atau JKN. Jokowi memaklumi bahwa penerapan sistem baru ini masih belum sempurna.

Dalam dialog itu, Nurul dari bagian keuangan RSUD Koja mengatakan, pasien yang sebelumnya tidak terdaftar dalam program Kartu Jakarta Sehat dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat langsung berobat dengan program JKN dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Pasien hanya perlu menunjukkan KTP dan kartu keluarga untuk menjadi peserta JKN.

Menurut Nurul, hal itu menyebabkan penumpukan pasien di RS, apalagi layanan di RS belum begitu siap dengan sistem baru itu. "Pasien yang tidak memiliki KTP dan KK, namun juga tidak mampu, tidak bisa diklaim dengan BPJS, sedangkan di IGD harus segera melayani pasien yang berlebih," ujarnya.

Selain itu, ia juga mengeluhkan pembayaran premi secara bertahap oleh BPJS kepada rumah sakit. Hal itu menyebabkan rumah sakit harus memenuhi sendiri sejumlah kebutuhan dana operasionalnya.

Jokowi juga berpesan kepada para pegawai RS agar tidak mengeluh dalam memberikan pelayanan. "Saya hanya titip, satu jangan ada yang ngeluh. Saya tahu capek, saya ke sini juga enggak ada yang ngeluh," ujarnya.

Pantauan Kompas.com di RSUD Koja, terjadi penumpukan pasien di loket pendaftaran BPJS. Selain itu, penumpukan pasien juga terjadi di ruang IGD. Salah satu pasien langsung bercerita kepada Jokowi lamanya mengantre di loket tersebut. "Pak, saya sudah dari tadi pagi, baru dapat (giliran) siang ini," kata pasien tersebut.

Dalam kunjungannya kali ini, Jokowi didampingi oleh Wali Kota Jakarta Utara Heru Budi Hartono, Kepala Dinas Kesehatan Dien Emawati, Kepala Dinas Pendidikan Lasro Marbun, Kepala Dinas KUMKMP Joko Kundaryo, serta Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Yonathan Pasodung.