Basuki Belum Tahu Soal Uang Tip Konsultan Kampung Deret

"Aku belum tahu, mesti cek dulu itu. Mungkin pakai konsultan lebih cepat kan, makanya kita mau selidiki dulu," katanya di Balaikota Jakarta, Senin (10/3/2014).

Basuki menerangkan, selama ini Pemerintah Provinsi DKI tidak pernah terlibat langsung dalam proses pembangunan, termasuk menyediakan jasa konsultan.

Hal itu sesuai dengan mekanisme pembangunan kampung deret yang diterapkan selama ini, yakni uang pembangunan disalurkan langsung melalui seorang warga yang ditunjuk sebagai koordinator. Kemudian, uang tersebut dikelola sendiri oleh masyarakat.

"Jasa konsultan tidak dibayar Pemprov karena kan hibah. Tapi saya mesti cek dulu. Selama ini kan kita hibahkan ke masyarakat, masyarakat yang kelola bareng-bareng. Mungkin mereka butuh konsultan, mereka patungan bareng. Tapi ini musti dicek," tukasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah warga penerima program kampung deret di RW 015 Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulogadung, Jakart Timur, diminta membayar tip untuk konsultan kampung deret sebesar dua persen dari uang renovasi rumah yang diterima.

Umumnya warga yang takut dana renovasi rumah tak cair memberikan tip itu. Namun, ada pula yang menolak. Akan tetapi, dengan alasan tenggang rasa dan faktor intimidasi, umumnya warga enggan mengungkapkan secara terbuka soal kutipan.

Hanya beberapa warga yang bersedia mengungkapkannya karena dana renovasi rumah yang diterima juga sangat terbatas.

Warga menyebutkan bahwa sekelompok orang yang meminta bayaran tip itu adalah dari konsultan kampung deret di Kelurahan Pisangan Timur, yaitu PT Ambara Puspita. Hanya saja, sekelompok orang itu turut dibantu ketua kelompok koordinator kampung deret yang juga warga setempat.