Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ingin Selamatkan Satinah, Jokowi Sumbang Rp 10.000

Kompas.com - 26/03/2014, 12:29 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menginginkan agar tidak ada lagi kasus tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang menghadapi hukuman pancung, seperti yang dialami Satinah.

Jokowi juga berpartisipasi dalam pengumpulan uang diat (uang pengganti) sebanyak Rp 25 miliar seperti yang diminta keluarga korban.

"Kalau saya menyumbangnya kecil saja, Rp 10.000," kata Jokowi sambil memasukkan lima lembar uang kertas Rp 2.000 ke dalam boks yang dibawa oleh Direktur Migrant Care Anis Hidayah, di Balaikota Jakarta, Rabu (26/3/2014).

Jokowi meminta warga untuk tidak melihat besaran rupiah yang diberikannya. Menurut dia, yang lebih penting adalah kesadaran masyarakat untuk tergerak dan peduli terhadap sesama warga yang sedang tertimpa musibah.

Ke depannya, kata Jokowi, pemerintah harus dapat menghentikan pengiriman TKI ke negara yang tidak punya perjanjian tertulis dengan Indonesia. Sebab, apabila mengirim TKI ke negara yang tidak punya perjanjian tertulis, kedudukan hukum Indonesia di negara itu menjadi lemah.

Di sisi lain, Jokowi mengakui bahwa uang sumbangan yang diberikan tidak hanya Rp 10.000. "Secara pribadi, yang pasti enggak menyumbang Rp 10.000, tapi saya rahasiakan jumlahnya. Mudah-mudahan sehari dua hari ini bisa terkumpul kekurangannya," kata Jokowi.

Jokowi memberi sebuah amplop putih kepada anggota DPR RI Komisi IX, Rieke Dyah Pitaloka, yang juga mendampingi kedatangan Anis.

Menurut Rieke, sejak awal persidangan pada tahun 2007, Pemerintah Indonesia tidak pernah mendampingi Satinah. Adapun sidang eksekusi Satinah tinggal tujuh hari lagi.

Rieke menambahkan, uang yang terkumpul untuk Satinah baru Rp 12 miliar dari total Rp 21 miliar yang harus dibayarkan. Sementara itu, uang yang terkumpul dari hasil patungan sebesar Rp 2,4 miliar.

"Kalau tentang kebijakan sekarang, lebih baik ditanyakan kepada pemerintahan Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono). Tapi, mau bagaimana lagi, waktunya sudah mendesak," kata Rieke.

Pada kesempatan yang sama, Jokowi diberi kaus gerakan "JKW4Satinah" dengan gambar Satinah. Kaus itu sebagai bentuk dukungan moril Jokowi kepada Satinah.

Seperti diketahui, Satinah, seorang TKI asal Ungaran, Jawa Tengah, mengadu nasib ke Arab Saudi. Namun, di sana, dia mendapat siksaan dari majikannya. Satinah pun melawan sehingga harus membunuh majikannya.

Pengadilan Arab Saudi memutuskan bahwa Satinah bersalah dan harus menjalani hukuman pancung pada 3 April 2014. Untuk bisa bebas dari hukuman tersebut, Satinah harus membayar uang maaf sebesar Rp 21 miliar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com