Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW Akan Lapor ke Jokowi soal Dugaan Pungli KJP

Kompas.com - 31/03/2014, 18:57 WIB

Robertus Belarminus

Penulis

Lihat Foto

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo berbincang dengan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama seusai menandatangani komitmen dan sosialisasi pengendalian gratifikasi di Balaikota, Jakarta Pusat, Selasa (4/3/2014). Provinsi DKI Jakarta menempati posisi tertinggi pelaporan gratifikasi tahun 2013 yang mencapai 970 laporan. Warta Kota/angga bhagya nugraha(ANGGA BHAGYA NUGRAHA)

JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia Coruption Watch (ICW) menerima laporan dari orangtua murid terkait dugaan pungutan liar yang dilakukan oknum sekolah dengan memotong dana Kartu Jakarta Pintar (KJP). Temuan ini rencananya akan dilaporkan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW Siti Juliantari menilai, lemahnya pengawasan dalam pencairan dana KJP menjadi penyebab terjadinya pemotongan dana KJP oleh oknum sekolah.

"Sebagian pihak masih melakukan pemotongan dana KJP pada penerima KJP. Rata-rata pemotongan sebesar Rp 50.000," kata Siti, dalam jumpa pers, di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (31/3/2014).

Menurutnya, sebagian rekening KJP ada yang tidak dipegang oleh orangtua murid, tetapi oleh guru dan pihak lainnya. Menurutnya, hal ini akan menimbulkan masalah karena buku rekening seharusnya dipegang oleh orangtua murid dan digunakan pada saat pencairan. Selama ini, rekening untuk KJP disimpan oleh pihak sekolah. Umumnya, pemotongan ini terjadi saat oknum sekolah menemani orangtua murid untuk membantu mencairkan dana KJP di bank.

"Pemotongan biasanya untuk administrasi. Jadi mereka disindir, masa enggak ada uang administrasinya," ujar Siti.

Meski demikian, ICW belum dapat menyebutkan berapa banyak terjadi kasus serupa.

Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW Febri Hendri, mengatakan, pemotongan dana KJP tersebut merupakan pelanggaran. "Tentu ini pelanggaran karena harusnya ini tidak boleh. Kami berharap ini dapat ditindak," ujar Febri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.