Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saran Kadishub Baru Bikin Ahok Geram

Kompas.com - 02/04/2014, 08:51 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku geram ketika Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Muhammad Akbar yang menggantikan Udar Pristono menyarankan dirinya menerima sisa bus dari pengadaan APBD 2013. Alasan Akbar ialah karena asas manfaat sehubungan dengan masalah DKI Jakarta yang kekurangan bus untuk transportasi umum.

Menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, pihaknya menolak mentah-mentah. Bahkan, dia mengaku semakin geram dengan kelakukan pegawai negeri sipil (PNS) di DKI Jakarta karena kerap membohongi dirinya. Kemarahan Ahok bertambah lagi saat sumbangan 30 bus ditolak oleh Plt Sekretaris Daerah DKI Jakarta Wiriyatmoko dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta.

"Kemarin Kadishub baru datang kepada saya supaya menerima bus yang karatan itu. Katanya asas manfaat. Ini ada yang mau nyumbang bus malah ditolak karena alasannya bahan bakarnya bukan gas. Harusnya di Jakarta ini fair dong," kata Ahok, Selasa (1/4/2014).

Ke depan, kata Ahok, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan tidak akan membeli lagi bus transjakarta gandeng dari China. "Sudah cukup beli bus dari China," kata Ahok.

Tak membantah

Muhammad Akbar tidak membantah dirinya pernah menyarankan kepada Wakil Gubernur untuk menerima sisa bus yang sebelumnya sempat bermasalah. Karena sarannya ditolak, pihaknya belum bisa memastikan apakah akan menerima atau tidak sisa bus transjakarta dan bus kota terintegrasi bus transjakarta (BKTB) yang terindikasi ada korupsi saat pengadaannya.

Menurut Akbar, pihaknya akan berkonsultasi lebih dulu dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan lembaga lainnya yang bertugas mengawasi keuangan negara. Menurutnya, saat ini bus yang sudah diterima jumlahnya baru 125 unit dari total 656 bus transjakarta dan BKTB yang mesinnya didatangkan dari China serta karoserinya dirakit di Jakarta.

Dari 656 bus tersebut, 310 di antaranya adalah bus transjakarta dan 346 adalah bus sedang atau BKTB. "Kalau yang sudah diterima ada 125 unit. Itu sudah diterima dan dipakai. Kalau yang sisanya belum tahu. Kami akan berkonsultasi dulu," ujar Akbar.

Akbar menambahkan, 531 unit bus transjakarta dan BKTB itu sudah di Jakarta, tetapi masih berada di pul kontraktor pemenang tender dan belum diserahterimakan ke Dishub DKI karena pembayarannya baru 20 persen dari nilai proyek Rp 848.112.775.000 untuk bus transjakarta dan Rp 239,3 miliar untuk BKTB.

"Saat ini, bus berada di pul mereka (kontraktor). Sudah sampai Jakarta semuanya. Sekarang masih di pul kontraktor, masih di vendor penyedia," kata Akbar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com