Nama Ahok Disebut-sebut untuk Lancarkan Alih Sewa di Rusun Marunda

Kecurangan ini diungkap oleh seorang warga yang meminta namanya tidak disebutkan. Menurutnya, masih terjadi tindak kecurangan sistem penyewaan di Rusun Marunda. Ada penghuni baru yang bisa masuk ke unit rusun sebelum mendapatkan surat perintah (SP) yang diberikan oleh pihak pengelola rusun.

Kejadian itu, kata dia, terjadi pada 9 April 2014 lalu. Salah seorang penghuni baru bisa masuk ke unit rusun Cluster B Blok 1 lantai 4. Padahal, penghuni tersebut belum memegang SP.

"Saya juga bingung, kok bisa dia masuk, padahal katanya pengelola seseorang bisa masuk ke unit rusun kalau sudah memiliki SP terlebih dahulu," ujarnya kepada Kompas.com, beberapa waktu lalu.

Ia sangat menyayangkan tindakan plinplan yang dilakukan oleh pihak pengelola. Awalnya, ia sangat menyambut baik adanya peraturan dan penertiban yang dilakukan pihak pengelola rusun akhir-akhir ini. Namun, menurutnya, penertiban hanyalah kamuflase yang dilakukan oleh pihak pengelola.

"Toh nyatanya penertiban juga tidak merata semuanya, masih banyak praktik alih sewa, bahkan ada yang bawa-bawa nama Ahok," ucapnya.

Ia juga mengungkapkan, beberapa waktu lalu ada seorang janda yang baru empat hari menempati unit rusun di Cluster B Blok 2. Namun, tiba-tiba, ada seorang wanita yang mengaku dari Ahok Center mengusir janda tersebut karena unit rusun tersebut sudah diperuntukkan untuk orang Ahok.

"Enggak tahu sekarang pindah ke mana, kasihan itu malam-malam dia disuruh keluarnya," ungkapnya.

Saat ini, kata sumber tersebut, pihak dari yang mengaku Ahok Center sudah jarang datang ke rusun. "Kalau dulu hampir tiap hari, sekarang jarang, pas ngurusin yang kemarin baru masuk aja itu baru nongol lagi," ucapnya.

Saat dikonfirmasi, Natanael membantah tudingan warga rusun tersebut. Menurutnya, justru banyak warga yang menjadi mafia dalam praktik alih sewa ataupun jual beli unit rusun.

"Justru mereka itu mafianya oknum dinas dan warga. Coba mereka berani enggak sekarang dipertemukan langsung dengan saya, dari situ kita bakal tahu mana sebenarnya yang benar," ucapnya.

Sementara itu, FH, warga rusun yang baru pindah pada 9 April tersebut, mengaku tidak mengetahui harus mempunyai SP terlebih dahulu baru bisa menempati rusun. Ia mengatakan baru mendapatkan SP pada 17 April kemarin dari pihak pengelola rusun. Padahal, ia sudah pindah sejak tanggal 9 April bertepatan pada saat pesta demokrasi.

Kepala Seksi Pelayanan UPT Rusun Jakarta Wilayah I Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta Deni Apriyadi membenarkan bahwa untuk mendapatkan unit rusun harus memiliki SP terlebih dahulu. Ia mengaku tidak tahu-menahu mengenai ada warga yang bisa masuk ke unit rusun sebelum mendapatkan SP.