Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KSN Tangerang: Jokowi Bapak Upah Murah

Kompas.com - 01/05/2014, 12:50 WIB
Agita Tarigan

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Akibat upah minimum provinsi (UMP) tak sesuai permintaan buruh, Konfederasi Serikat Nasional (KSN) Tangerang menilai Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo gagal dalam meningkatkan kesejahteraan buruh.

"Jokowi itu 'Bapak Upah Murah'," kata Mukhtar Guntur, Presiden Konfederasi Serikat Nasional Tangerang, dalam orasinya di depan kantor DPR RI, Kamis (1/5/2014). Aksi ini diikuti sekitar 2.000 buruh yang tergabung dalam KSN.

Guntur mengatakan, para buruh yang tergabung dalam KSN Tangerang sepakat bahwa Jokowi telah gagal mengangkat buruh dari kemiskinan. Menurut Guntur, Jokowi seharusnya menetapkan standar upah gaji buruh sesuai dengan permintaan yang telah diajukan buruh pada tahun lalu.

UMP sebesar Rp 3 juta, menurutnya, merupakan gaji yang layak diterima para buruh pada 2014. Namun, Jokowi tak menyepakati permintaan buruh tersebut dan hanya menetapkan Rp 2,4 juta sebagai UMP DKI Jakarta tahun ini.

"Buruh kecewa, Pak Jokowi enggak memperjuangkan hak buruh," kata Guntur kemudian.

Menurutnya, penetapan UMP di Jakarta seharusnya mencapai nominal tertinggi sehingga UMP di daerah dapat berkiblat pada nilai tersebut.

Guntur menambahkan, para buruh dinilai belum mendapatkan haknya pada masa pemerintahan Jokowi sehingga para buruh yang tergabung dalam KSN ini menolak mendukung Jokowi dalam pilpres mendatang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com