Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dalam Rapat, DPRD Bekasi Sindir Dinas Kebersihan DKI Tak Minta Maaf

Kompas.com - 25/06/2014, 12:55 WIB
Jessi Carina

Penulis

BEKASI, KOMPAS.com — Rapat evaluasi MoU kerja sama sampah antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi dan Dinas Kebersihan DKI Jakarta berlangsung tegang. Anggota DPRD Kota Bekasi meminta permintaan maaf dari Dinas Kebersihan DKI.

"Sejak tadi saya tunggu tapi pernyataan maaf tidak keluar juga. Apakah DKI tidak pernah menghargai Kota Bekasi? Kata maaf aja enggak keluar," kata Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi Haeri Parani saat rapat MoU di kantor DPRD Bekasi, Rabu (25/6/2014).

Mendengar hal tersebut, Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Saptastri Ediningtyas langsung mengucapkan pemintaan maaf. Saptastri mengatakan tidak bermaksud melecehkan DPRD Bekasi. Atas permintaan maaf tersebut, Haeri Parani kembali bertanya.

"Pernyataan maaf itu dititipkan oleh Pak Ahok kepada ibu untuk disampaikan ke kami atau hanya Ibu yang berinisiatif?" tanya Haeri Parani.

Menjawab hal itu, Saptastri mengatakan, permintaan maaf itu adalah dari dirinya dan mewakili Plt Gubernur DKI Jakarta.

Sebelumnya, DPRD Kota Bekasi mengundang Ahok sebagai Plt Gubernur untuk menghadiri rapat evaluasi MoU kerja sama soal sampah antara Pemprov DKI dan Pemerintah Bekasi. Namun, Ahok tidak hadir dan mengutus dinas kebersihan untuk hadir dalam rapat ini.

Selain itu, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menolak memenuhi undangan DPRD Bekasi untuk berdialog terkait sampah. Tugas-tugas kegubernuran yang padat membuatnya tak memiliki waktu luang untuk bertandang ke DPRD Kota Bekasi.

"Enggak sempatlah. Dipanggil DPRD (DKI) sini saja saya enggak pernah datang, apalagi ke sana (DPRD Bekasi)," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Jumat (20/6/2014).

Hal ini yang pada awal rapat dipermasalahkan oleh para anggota DPRD Kota Bekasi. Mereka merasa tersinggung dengan pernyataan Ahok yang dianggap tidak menghargai DPRD Kota Bekasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi : Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi : Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Megapolitan
Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Megapolitan
Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Megapolitan
Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Megapolitan
Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Megapolitan
Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Megapolitan
Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Megapolitan
Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal 'Study Tour', Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal "Study Tour", Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Megapolitan
Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Megapolitan
KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

Megapolitan
Mau Bikin 'Pulau Sampah', Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Mau Bikin "Pulau Sampah", Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Megapolitan
Polri Gerebek Gudang Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster di Bogor

Polri Gerebek Gudang Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster di Bogor

Megapolitan
Walkot Jaksel: Warga Rawajati yang Terdampak Normalisasi Ciliwung Tidak Ada yang Protes

Walkot Jaksel: Warga Rawajati yang Terdampak Normalisasi Ciliwung Tidak Ada yang Protes

Megapolitan
4 Pelaku Sudah Ditangkap, Mobil Curian di Tajur Bogor Belum Ditemukan

4 Pelaku Sudah Ditangkap, Mobil Curian di Tajur Bogor Belum Ditemukan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com