Dirut PT JM Enggan Beberkan Sumber Pendanaan Monorel

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Jakarta Monorail Jhon Aryananda enggan menjabarkan soal sumber pendanaan proyek pembangunan monorel di Jakarta. Ia mengatakan, hal tersebut akan disampaikan pada 10 September mendatang.

"Ya detailnya jangan saya kasih tahu dulu deh. Semuanya 10 September akan kita berikan," kata Jhon di Balaikota Jakarta, Rabu (20/8/2014).

Jhon optimis PT JM dapat menyerahkan semua dokumen yang diminta oleh Pemprov DKI sebelum 10 September. Ia juga menuturkan, pada dasarnya ada tiga aspek yang harus dipenuhi oleh PT JM. Selain aspek teknis dan aspek finansial, aspek lainnya aspek legal.

"Jadi ketiga dokumen tersebut perlu kita klarifikasi lagi. Dan klarifikasi tersebut akan kita berikan secepatnya. Paling sebelum 10 September bisa kita serahkan kepada Pemprov DKI," ujarnya.

John mengharapkan setelah seluruh syarat dipenuhi, PT JM dan Pemprov DKI bisa menandatangani perjanjian kerja sama (PKS).

"Ya kami harapkan sih penandatanganan PKS dapat dilakukan secepatnya. Dengan begitu kami bisa melanjutkan dengan persiapnya pembangunan fisik,” tukasnya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama pernah mengungkapkan alasan kenapa ia meragukan PT JM untuk membangun monorel di Jakarta. Menurut dia, selama ini, PT JM selalu menolak jaminan 5 persen dari total nilai proyek yang diminta oleh Pemprov DKI Jakarta.

Padahal, kata dia, untuk bisa melakukan peminjaman uang di bank saja, sebuah perusahaan harus bisa menyediakan 30 persen dari total dana yang dipinjam. 

"Kalau mereka bisa melakukan pinjaman di bank yang besaran jaminannya sampai 30 persen, harusnya kalau cuma 5 persen bisa dong. Kami tidak minta 30 persen, cuma 5 persen. Tapi mereka masih nawar 0,5 persen. Karena itu saya meragukan mereka punya modal," katanya di Balaikota Jakarta, Selasa (3/6/2014). 

Ia pun menaruh curiga dengan "kengototan" PT JM yang ingin meminta lahan seluas 200 ribu meter persegi di Taman Tomang, Jakarta Barat. Lahan itu, kata Jhon, akan digunakan untuk depo.

Basuki menduga, bila nantinya lahan tersebut diberikan ke PT JM, maka ada kemungkinan besar perusahaan tersebut akan menjualnya lagi ke pihak lain. Nantinya uang hasil penjualan lahan, lanjutnya, baru akan digunakan sebagai modal 30 persen pinjaman di bank.