Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok: Kalau Anda Mau Ribut-ribut Sama Saya, Ayo Pembuktian Terbalik!

Kompas.com - 11/09/2014, 22:50 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kembali menantang para "penyerang"-nya untuk melakukan pembuktian terbalik atas kepemilikan harta masing-masing.

Tantangan ini disampaikan Basuki setelah dia mengundurkan diri dari Partai Gerindra karena beda pendapat soal mencuatnya wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD.

"Makanya saya bilang kalau Anda mau ribut-ribut sama saya, ya pembuktian terbalik deh," ujar Ahok, panggilan akrab Basuki, di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (11/9/2014).

Basuki mengatakan, dia tak asal bicara soal dampak dari pengembalian pemilihan kepala daerah oleh DPRD, termasuk soal kerawanan praktik politik uang di dalamnya.

"Ini kan sudah ada temuan dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) yang dulu bahwa ada dana-dana siluman, (tetapi) kok Anda enggak pernah tuntut BPKP?" ujar Basuki, ditujukan kepada para penentang pendapatnya.

"Terus ada bukti pemborosan Rp 2,3 triliun di Dinas Pendidikan (DKI Jakarta), kok Anda enggak ngomong?” lanjut Basuki, mempertanyakan bahwa kritik yang dia dapatkan sekarang diperoleh gara-gara beda pendapat soal mekanisme pemilihan kepala daerah tersebut.

Basuki menyarankan orang-orang yang sekarang mempersoalkan pendapat dan pilihan politiknya ini untuk tak meributkannya lagi, kecuali mereka juga mau membuka data harta kekayaan dengan mekanisme pembuktian terbalik.

"Saya pernah di DPRD. Saya pernah di DPR. Saya seorang mantan semua (lembaga). Mari kita buktikan harta kita secara terbalik, biaya hidup kita berapa, pajak yang kita bayar berapa?" tantang Basuki.

"Saya sudah klarifikasi. BPKP ngomong di paparan, enggak ada yang ribut tuh. BPKP kan ngomong waktu itu, ada dana-dana siluman, tiba-tiba siluman. Jadi, gak usah cari gara-garalah," imbuh Basuki.

(Taufik Ismail/Hasanudin Aco)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi : Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi : Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Megapolitan
Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Megapolitan
Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Megapolitan
Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Megapolitan
Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Megapolitan
Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Megapolitan
Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Megapolitan
Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal 'Study Tour', Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal "Study Tour", Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Megapolitan
Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Megapolitan
KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

Megapolitan
Mau Bikin 'Pulau Sampah', Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Mau Bikin "Pulau Sampah", Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Megapolitan
Polri Gerebek Gudang Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster di Bogor

Polri Gerebek Gudang Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster di Bogor

Megapolitan
Walkot Jaksel: Warga Rawajati yang Terdampak Normalisasi Ciliwung Tidak Ada yang Protes

Walkot Jaksel: Warga Rawajati yang Terdampak Normalisasi Ciliwung Tidak Ada yang Protes

Megapolitan
4 Pelaku Sudah Ditangkap, Mobil Curian di Tajur Bogor Belum Ditemukan

4 Pelaku Sudah Ditangkap, Mobil Curian di Tajur Bogor Belum Ditemukan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com