Ahok Ingin Ada Transparansi dan Keadilan Lewat Perombakan Birokrasi DKI

"Minimal lelang jabatan itu adil dan transparan," kata Plt Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, di Balaikota, Selasa (21/10/2014).

Pemprov DKI telah melaksanakan lelang jabatan untuk posisi lurah camat, kepala sekolah, dan kepala puskesmas. Basuki mengakui, hasil lelang jabatan tidak menjamin kualitas birokrasi semakin baik.

Namun, lanjut Basuki, lelang tersebut bisa mewujudkan keinginan dan harapan para PNS di DKI yang selama ini sulit mendapatkan promosi jabatan. Selama ini, ujar dia, posisi strategis di DKI hanya diputar-putar oleh pejabat eselon saja, dengan peluang kecil untuk staf mengisi jabatan itu.

"Makanya saya minta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI agar memberi kesempatan PNS golongan III-B untuk mengikuti assesment perombakan massal ini. Nanti akhir Desember, saya lantik (pejabat) semuanya," kata Basuki.

Pemprov DKI telah membuka pendaftaran online bagi para staf yang ingin menduduki jabatan tertentu pada September 2014, lewat jakgov.jakarta.go.id. Mulai dari staf golongan III-B hingga pejabat eselon II wajib mengikuti tes assesment lelang jabatan ini.

Awalnya, perombakan massal ribuan PNS DKI akan dilantik oleh Jokowi saat menjadi Gubernur DKI. Namun, karena adanya proses assesment yang membutuhkan waktu panjang, perombakan itu baru terlaksana pada akhir tahun.