Ahok Juga Belum Pakai E-KTP

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memutuskan untuk menghentikan pembuatan e-KTP. Sebab, data server diketahui berada di luar negeri.
Menanggapi hal itu, Basuki mengatakan, DKI bakal mencetak e-KTP. Sebelumnya, daerah hanya bertugas untuk merekam data kependudukan dan pencetakan kartu berada pada kewenangan Kemendagri. Menurut Basuki, kebutuhan warga Jakarta akan KTP tidak dapat ditunda. Karena banyak keperluan yang harus diurus menggunakan identitas diri.

"Sekarang kamu gimana kalau enggak punya KTP? Kamu ada urusan, terus nunggu e-KTP enggak keluar-keluar, gimana? Bukan berarti kami mau buat e-KTP sendiri, cuma untuk yang butuh KTP kami cetakin. Kami tawarin mau nunggu e-KTP dari Kemendagri atau dapat KTP dari versi kami, karena butuh KTP, toh," kata Basuki.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Purba Hutapea menjelaskan, anggaran sebesar Rp 1,2 miliar dikucurkan tiap wilayah Ibu Kota Jakarta untuk pencetakan e-KTP. Akan tetapi, untuk Kepulauan Seribu, hanya diberikan Rp 241 juta untuk pembuatan e-KTP.

"Anggaran itu untuk beli tinta dan ribon memerlukan proses di Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) DKI. Anggaran itu baru keluar pada awal Oktober," kata dia.

Saat ini, lanjut dia, masih ada 330.000 data warga yang belum mendapatkan e-KTP. Sedangkan warga yang sudah terekam e-KTP di Jakarta ada sebanyak 6,1 juta jiwa. Sementara penduduk yang wajib mendapatkan e-KTP ada sebanyak 7 juta jiwa. Kebanyakan, lanjut dia, sekitar 500.000 warga sedang berada di luar negeri maupun luar kota.