Lurah Pegangsaan Sebut Jabatan Wakil Lurah Kini Tak Begitu Diperlukan

"Wakil lurah itu kan awalnya dibuat tahun 2002 karena dianggap dibutuhkan. Jadi memang karena kebutuhan instansi," ujar Irfan di Kelurahan Pegangsaan, Jakarta Pusat, Jumat (2/1/2014).

Irfan mengatakan, ketika itu jabatan wakil lurah dan kepala seksi masih dibutuhkan. Hal ini ditandai dengan adanya pembagian tugas yang jelas antara wakil lurah, kepala seksi, dan lurah sendiri. Namun, kini telah hadir Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang tersedia di tiap kelurahan dan kecamatan. [Baca: Jabatannya Dihapus Ahok, Ada Wakil Lurah Merasa Tersisihkan]

PTSP tersebut menjadi pusat pelayanan masyarakat di kelurahan. Kini, kata Irfan, jabatan wakil lurah menjadi tidak begitu diperlukan. Apabila jabatan wakil lurah dan kepala seksi dipaksakan ada, kata Irfan, justru tatanan birokrasi di tingkat kelurahan menjadi 'gemuk' dan tidak efisien.
"Jadi ini semata-mata untuk efisiensi," ujar Irfan.

Sebenarnya, kata Irfan, wakil lurah tidak perlu takut. Irfan mengatakan para wakil lurah sesungguhnya sudah menjalani sebuah tes. Tes ini untuk menentukan posisi yang akan ditempati wakil lurah yang dihapus jabatannya.

Jika nilainya baik, bisa saja wakil lurah itu ditempatkan pada posisi bagi jabatan eselon yang sama. Namun, jika hasil tes kurang baik, bukan tidak mungkin akan dijadikan staf.

Pagi tadi Gubernur Basuki melantik 6.506 pejabat eselon II hingga IV di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di Silang Monas Selatan, Jakarta Pusat.

Wajah-wajah baru akan mengisi posisi-posisi di tingkatan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Dengan jumlah sekitar 6.000-an ini, Basuki telah mengangkat sekitar 1.500 jabatan.

Sebelumnya, ada 8.011 jabatan di lingkungan Pemprov DKI. Jabatan-jabatan yang dipangkas Basuki, di antaranya kepala seksi di kelurahan, wakil lurah, dan wakil kepala dinas pariwisata.