Rp 6 Triliun untuk Transportasi

Di sisi lain, Ketua Fraksi Gerindra Muhammad Taufik, Kamis (8/1/2015), mengatakan, usulan penambahan modal untuk sejumlah badan usaha milik daerah (BUMD) kurang jelas peruntukannya dan tidak disertai evaluasi dari penyertaan modal sebelumnya. ”Kami tak ingin mengalokasikan anggaran tanpa kejelasan pemakaiannya,” ujarnya.

Dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) yang diajukan Pemprov DKI Jakarta, ada delapan BUMD yang diusulkan mendapatkan tambahan modal. Selain PT Transportasi Jakarta dan PT MRT Jakarta, enam BUMD lain yang mendapatkan adalah PT Jakarta Propertindo, PT PAL Jaya, PT Bank DKI, PD Pasar Jaya, PT Jakarta Tourisindo, dan PT Pembangunan Jaya. Total anggaran yang diajukan Rp 11,3 triliun.

Transportasi massal cepat (MRT) dan transjakarta, kata Taufik, dibutuhkan sebagai tulang punggung transportasi umum warga Jakarta. Selain unsur kewajiban, penyertaan modal pada kedua badan usaha ini diharapkan meningkatkan cakupan dan kapasitas angkutan umum di Ibu Kota.

Menurut Taufik, sejumlah BUMD mendapatkan suntikan modal dari APBD 2014. Dana umumnya baru cair di akhir tahun anggaran sehingga penggunaannya dianggap belum optimal. Evaluasi atas penyertaan modal dari APBD 2014 pun belum siap sehingga rencana penambahan modal dari APBD 2015 dikhawatirkan justru menambah ketidakjelasan.

Proyek fisik

Direktur Utama PT MRT Jakarta Dono Boestami di Balai Kota Jakarta, Rabu siang, menyatakan, sesuai usulan yang disampaikan pemerintah dalam KUA PPAS, penyertaan modal untuk PT MRT Jakarta diusulkan Rp 4,6 triliun. Dana itu untuk menyelesaikan proyek fisik yang kini tengah berlangsung.

MRT menjadi salah satu proyek transportasi ibu kota Jakarta yang diandalkan dapat beroperasi sebelum pelaksanaan Asian Games tahun 2018.

PT Transportasi Jakarta yang mengoperasikan transjakarta akan menggunakan tambahan modal, antara lain untuk menambah jumlah bus tahun ini.

DKI juga berencana membangun jalan layang khusus transjakarta rute Ciledug-Blok M-Kapten Tendean serta sejumlah pelintasan sebidang, seperti di Semanggi dan Permata Hijau.

Rp 73 triliun

Pada rapat gabungan antara DPRD dan Pemprov DKI Jakarta, Rabu siang, kedua lembaga menyepakati KUA PPAS dengan total nilai Rp 73 triliun. Penandatanganan kesepakatan itu direncanakan pada Kamis pukul 10.00. Namun, rencana itu belum terealisasi hingga pukul 16.00.

Besaran KUA PPAS yang menjadi dasar penyusunan APBD tahun 2015 hanya sekitar Rp 1 triliun lebih besar dibandingkan Rancangan APBD 2014 yang sekitar Rp 72 triliun.

Menurut Taufik, badan anggaran meminta Pemprov DKI realistis dalam menyusun target pendapatan dan penyerapan. Sebab, realisasi pendapatan dalam APBD 2014 hanya sekitar Rp 52 triliun, sementara penyerapannya sekitar Rp 45 triliun.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta Heru Budi Hartono menambahkan, Pemprov DKI optimistis dengan target Rp 73 triliun. Sejumlah rencana telah ditetapkan untuk menggenjot pendapatan daerah, antara lain dari pajak reklame, pajak kendaraan bermotor, dan pajak bumi bangunan.

Beberapa target yang meleset pada tahun 2014 antara lain pajak kendaraan bermotor yang terealisasi Rp 5,4 miliar dari target Rp 6,4 miliar. Sementara pajak reklame terealisasi Rp 809 miliar dari target Rp 2,4 triliun. Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terealisasi Rp 3,195 triliun dari target Rp 5 triliun. (MKN)