Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lulung Puji Pidato Ahok di DPRD DKI

Kompas.com - 13/01/2015, 09:36 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Berbagai tanggapan diberikan sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta terkait pidato Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam rapat paripurna, Senin (12/2/2015).

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana atau Haji Lulung menjelaskan, pidato Basuki dalam rapat paripurna cukup komprehensif. Namun, hal tersebut masih harus melalui rapat komisi dan tentunya harus mendapat perhatian serius dari anggota DPRD DKI Jakarta untuk dikritisi.

"Pidato cukup komprehensif dan memuaskan, tinggal dirincikan pada saat rapat Dewan dan komisi. Sebab, masih ada yang belum rinci, seperti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan masih belum rinci, terus program kemaritiman juga belum tersentuh," ujar Haji Lulung.

Ia memprediksi pembahasan RAPBD bisa dirampungkan paling lama satu bulan sampai akhirnya disahkan menjadi APBD.

Sementara itu, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Prabowo Soenirman mengkritisi target Pemprov DKI Jakarta yang meningkatkan pendapatan pajak pada 2015. Ia melihat target 2014 Pemprov DKI tidak mampu mencapai sesuai target meskipun angkanya meningkat.

"‎Pendapatan dari pajak masih mungkin tercapai enggak di 2015? Padahal, pencapaian di 2014 saja enggak tercapai. Kalau terus naik tapi tidak ada perubahan pada Jakarta sama saja mengorbankan masyarakat. Soalnya, mereka bayar, tapi enggak merasakan hasilnya," kata Prabowo.

Pujian terhadap pidato Ahok pun datang dari Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta M Ongen Sangaji‎. Ia melihat apa yang disampaikan Ahok bagus, tetapi tentu yang membuktikan adalah realisasinya.

"Harapan kami semua, apa yang disampaikan Ahok dapat terealisasi pada 2015, dengan kerja sama dari legislatif dan eksekutif. Masalah banjir dan macet yang‎ akan jadi fokus bersama," ucapnya.

Dalam pidatonya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengajukan RAPBD 2015 sebesar 73,08 triliun atau meningkat 0,24 persen dari tahun anggaran 2014 sebesar Rp 72,9 triliun. (Adi Suhendi)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com