Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 06/02/2015, 22:17 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih belum membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015. Menurut Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Doddy Riyadmadji, dokumen APBD yang diserahkan DKI tidak lengkap.

"Kalaupun ada berkas yang diberikan ke kami, itu sangat berantakan. Banyak lampiran teknis keuangan yang tidak ada atau masih banyak kurang. Masa, (anggaran) Ibu Kota berantakan?" kata Doddy, Jumat (6/2/2015). 

Hingga kini, lanjut dia, Pemprov DKI belum mengambil dokumen APBD yang diserahkan. Akibat dokumen yang berantakan ini, Kemendagri menganggap Pemprov DKI belum menyerahkan APBD 2015. [Baca: APBD 2015 Disahkan, DPRD Punya 13 Catatan untuk Ahok]

Pemprov DKI baru menyerahkan Perda APBD kepada Kemendagri pada Rabu (4/2/2015) lalu melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI.

"Pemprov DKI harus gerak cepat, walaupun tidak ada tenggat waktu penyerahan (APBD). Akan tetapi, jika kelamaan, maka warga DKI yang dirugikan," ujar Doddy.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah mengatakan, Pemprov DKI belum menerima koreksi draf APBD 2015 dari Kemendagri. Dengan demikian, ia belum dapat mengetahui program-program mana saja yang dievaluasi oleh Kemendagri. [Baca: Strategi Ahok Setelah Usulan Pembangunan LRT Dicoret DPRD]

Ia berharap koreksi dari Kemendagri sudah tiba di Pemprov DKI pada Senin (9/2/2015). "Saya belum tahu koreksinya apa, kita tunggu saja. Kalau dulu kan program yang dikoreksi itu kampung deret," kata Saefullah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Fasilitas Publik di Jaktim Sudah Baik, tapi Masih Perlu Pembenahan

Fasilitas Publik di Jaktim Sudah Baik, tapi Masih Perlu Pembenahan

Megapolitan
MRT Jakarta Pastikan Tidak Ada Korban Insiden Jatuhnya Besi Crane ke Jalur Kereta

MRT Jakarta Pastikan Tidak Ada Korban Insiden Jatuhnya Besi Crane ke Jalur Kereta

Megapolitan
KPU Tidak Persoalkan Pemasangan Spanduk hingga Baliho Bacawalkot Bogor Sebelum Masuk Masa Kampanye

KPU Tidak Persoalkan Pemasangan Spanduk hingga Baliho Bacawalkot Bogor Sebelum Masuk Masa Kampanye

Megapolitan
Kaesang Digadang Jadi Cawagub Jakarta, Pengamat: Sekelas Ketua Umum dan Anak Presiden Minimal Cagub

Kaesang Digadang Jadi Cawagub Jakarta, Pengamat: Sekelas Ketua Umum dan Anak Presiden Minimal Cagub

Megapolitan
Penahanan Ditangguhkan, Eks Warga Kampung Bayam Kena Wajib Lapor

Penahanan Ditangguhkan, Eks Warga Kampung Bayam Kena Wajib Lapor

Megapolitan
Warga Dengar Suara Dentuman dan Percikan Api Saat Besi Crane Timpa Jalur MRT

Warga Dengar Suara Dentuman dan Percikan Api Saat Besi Crane Timpa Jalur MRT

Megapolitan
Pemprov DKI Bangun Saluran 'Jacking' untuk Atasi Genangan di Jalan Ciledug Raya

Pemprov DKI Bangun Saluran "Jacking" untuk Atasi Genangan di Jalan Ciledug Raya

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Bangun Jalan Tembus Kelapa Gading Timur sampai Terminal Pulo Gadung

Pemprov DKI Akan Bangun Jalan Tembus Kelapa Gading Timur sampai Terminal Pulo Gadung

Megapolitan
Soal Tapera, Pekerja: Gaji Saya Rp 5 Juta, Kalau Dipotong 3 Persen Mau Beli Rumah di Mana?

Soal Tapera, Pekerja: Gaji Saya Rp 5 Juta, Kalau Dipotong 3 Persen Mau Beli Rumah di Mana?

Megapolitan
Polisi Cek TKP Jatuhnya Besi Crane di Jalur MRT Jakarta

Polisi Cek TKP Jatuhnya Besi Crane di Jalur MRT Jakarta

Megapolitan
Bukan Dibebaskan, Eks Warga Kampung Bayam Hanya Ditangguhkan Penahanannya

Bukan Dibebaskan, Eks Warga Kampung Bayam Hanya Ditangguhkan Penahanannya

Megapolitan
Pemkot Bogor Bakal Implementasikan Penggunaan Kendaraan Listrik untuk Seluruh Moda Transportasi

Pemkot Bogor Bakal Implementasikan Penggunaan Kendaraan Listrik untuk Seluruh Moda Transportasi

Megapolitan
KASN Sudah Panggil Supian Suri Berkait Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN

KASN Sudah Panggil Supian Suri Berkait Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN

Megapolitan
Eks Warga Kampung Bayam Ingin Hunian Layak dan Minta Cabut Laporan Polisi

Eks Warga Kampung Bayam Ingin Hunian Layak dan Minta Cabut Laporan Polisi

Megapolitan
Berantas Kemiskinan, Dinsos DKI Minta Pelaku Usaha Ikut Padmamitra Awards DKI Jakarta 2024

Berantas Kemiskinan, Dinsos DKI Minta Pelaku Usaha Ikut Padmamitra Awards DKI Jakarta 2024

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com