Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Server Down", PNS DKI Pusing Isi Kinerja Online

Kompas.com - 16/02/2015, 14:52 WIB
Nur Azizah

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kewajiban mengisi rapor kinerja online bagi seluruh pegawai negeri sipil di wilayah DKI Jakarta menuai banyak tanggapan. Banyak yang menerima namun ada pula yang mengkritik. Sebab, beberapa PNS menilai sistem yang baru memiliki celah merugikan pegawai.

Camat Kebon Jeruk, Agus Triono, mengatakan, sistem kinerja yang bebasis internet itu dapat menghambat kinerja PNS jika jaringan yang digunakan tidak mendukung. "Sistem ini berbasis internet, jika server down seperti saat uji coba kemarin maka seolah-olah tidak bekerja karena tak dapat direkapitulasi," kata Agus saat ditemui di kantor Kecamatan Kebon Jeruk.

Menurut dia, saat uji coba, tidak ada kendala untuk input data. Hanya saja, saat banyak pegawai yang menginput, server kemudian down sehingga gagal input.

Jika berbicara kesiapaan PNS di lingkungan Kecamatan Kebon Jeruk, kata dia, tak perlu diragukan. Sebab, lanjut Agus, semua PNS di Kecamatan dan seluruh Kelurahan Kebon Jeruk sudah melek intrenet.

“Malah kebanyakan pegawai lebih memilih mengakses menggunakan handphone. Gampang itu, asal punya handphone android saja sudah bisa," ucap Agus.

Di lain pihak, Wakil Camat Tambora, Yanto, mengatakan, pelaksanaan program ini terkesan terburu-buru. Sebab, sosialisasi yang diberikan sangat singkat, kurang dari seminggu kemudian langsung diterapkan. Selain itu, ia juga mengkritisi prihal sistem real time berbasis internet.

"Kalau sinyal tidak ada saat saya di lapangan, bagaimana saya harus menginput. Untuk mengatasi hal ini perlu dibuat solusi alternatif supaya tak merugikan," ujar Yanto.

Yanto menilai, sistem ini tak praktis dan kaku, terutama jika ada kejadian darurat yang menyebabkan ia harus mengutamakan kerja ketimbang menginput data. Di Kelurahan Kedoya Selatan, Lurah Kedoya Selatan Jufri mengaku pengisian rapor kinerja online tak memberikan hambatan apapun. Ia berpandangan sistem rapor kinerja online ini justru bisa memantau sejauh mana PNS berkerja.

“Semua yang dilakukan harus diunggah secara online. Ini bagus agar kerja terpantau. Tapi ya itu, kerja kami seperti dikejar-kejar, nggak bisa santai,” Kata Jufri.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta Agus Suradika mengatakan, mulai akhir Februari ini, seluruh pegawai negeri sipil di DKI Jakarta wajib mengisi rapor kinerja secara online.

"Laporan kinerja yang selama ini berupa diary atau catatan akan diganti oleh portal online," kata Agus.

Rapor online ini merupakan bentuk evaluasi kinerja terhadap seluruh pegawai negeri sipil yang mendapatkan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) dinamis.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Motor dan STNK Mayat di Kali Sodong Raib, Keluarga Duga Dijebak Seseorang

Motor dan STNK Mayat di Kali Sodong Raib, Keluarga Duga Dijebak Seseorang

Megapolitan
Terganggu Pembangunan Gedung, Warga Bentrok dengan Pengawas Proyek di Mampang Prapatan

Terganggu Pembangunan Gedung, Warga Bentrok dengan Pengawas Proyek di Mampang Prapatan

Megapolitan
Ponsel Milik Mayat di Kali Sodong Hilang, Hasil Lacak Tunjukkan Posisi Masih di Jakarta

Ponsel Milik Mayat di Kali Sodong Hilang, Hasil Lacak Tunjukkan Posisi Masih di Jakarta

Megapolitan
Pakai Seragam Parkir Dishub, Jukir di Duri Kosambi Bingung Tetap Diamankan Petugas

Pakai Seragam Parkir Dishub, Jukir di Duri Kosambi Bingung Tetap Diamankan Petugas

Megapolitan
Sekolah di Tangerang Selatan Disarankan Buat Kegiatan Sosial daripada 'Study Tour' ke Luar Kota

Sekolah di Tangerang Selatan Disarankan Buat Kegiatan Sosial daripada "Study Tour" ke Luar Kota

Megapolitan
RS Bhayangkara Brimob Beri Trauma Healing untuk Korban Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana

RS Bhayangkara Brimob Beri Trauma Healing untuk Korban Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana

Megapolitan
KPU Kota Bogor Tegaskan Caleg Terpilih Harus Mundur jika Mencalonkan Diri di Pilkada 2024

KPU Kota Bogor Tegaskan Caleg Terpilih Harus Mundur jika Mencalonkan Diri di Pilkada 2024

Megapolitan
Pemilik Mobil yang Dilakban Warga gara-gara Parkir Sembarangan Mengaku Ketiduran di Rumah Saudara

Pemilik Mobil yang Dilakban Warga gara-gara Parkir Sembarangan Mengaku Ketiduran di Rumah Saudara

Megapolitan
Sebelum Ditemukan Tak Bernyawa di Kali Sodong, Efendy Pamit Beli Bensin ke Keluarga

Sebelum Ditemukan Tak Bernyawa di Kali Sodong, Efendy Pamit Beli Bensin ke Keluarga

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Prioritaskan Warga Jakarta dalam Rekrutmen PJLP dan Tenaga Ahli

Pemprov DKI Diminta Prioritaskan Warga Jakarta dalam Rekrutmen PJLP dan Tenaga Ahli

Megapolitan
Polisi Kesulitan Identifikasi Pelat Motor Begal Casis Bintara di Jakbar

Polisi Kesulitan Identifikasi Pelat Motor Begal Casis Bintara di Jakbar

Megapolitan
Parkir Sembarangan Depan Toko, Sebuah Mobil Dilakban Warga di Koja

Parkir Sembarangan Depan Toko, Sebuah Mobil Dilakban Warga di Koja

Megapolitan
Terminal Bogor Tidak Berfungsi Lagi, Lahannya Jadi Lapak Pedagang Sayur

Terminal Bogor Tidak Berfungsi Lagi, Lahannya Jadi Lapak Pedagang Sayur

Megapolitan
Duga Ada Tindak Pidana, Kuasa Hukum Keluarga Mayat di Kali Sodong Datangi Kantor Polisi

Duga Ada Tindak Pidana, Kuasa Hukum Keluarga Mayat di Kali Sodong Datangi Kantor Polisi

Megapolitan
Dijenguk Polisi, Casis Bintara yang Dibegal di Jakbar 'Video Call' Bareng Aipda Ambarita

Dijenguk Polisi, Casis Bintara yang Dibegal di Jakbar "Video Call" Bareng Aipda Ambarita

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com