Operasi Pasar dan Koperasi Belum Sistemik

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah akan terus berupaya mengendalikan harga beras dengan cara mendistribusikannya melalui operasi pasar. Tak hanya itu, koperasi pasar yang siap dapat membantu penyaluran. Namun, kedua metode penyaluran tersebut sebaiknya bersifat sistemik.

Direktur Institute for Development of Economics and Finance Enny Sri Hartati berpendapat, operasi pasar yang sudah dilakukan belum menyeluruh ke seluruh daerah.

”Saat ini, operasi pasar hanya dilakukan di 50 titik daerah dan 12 pasar di Jabodetabek. Padahal, melambungnya harga beras berdampak pada kenaikan kebutuhan pangan pokok lainnya. Seluruh daerah di Indonesia mengalaminya,” tutur Enny, Minggu (22/2).

Dengan demikian, operasi pasar seperti itu mirip dengan pasar murah. Padahal, jika pemerintah mau menjalin kerja sama dengan daerah, operasi pasar akan lebih efektif untuk mengendalikan harga beras.

Kerja sama itu bisa dimulai dari pemetaan daerah pasokan, jalur distribusi, dan kendala yang dihadapi. Cara itu dapat menjadi acuan mengetahui penyebab melambungnya harga sehingga langkah yang diambil bersifat sistemik dan jangka panjang. ”Kalau pemerintah pusat dan daerah bekerja sama, intervensi terhadap harga beras akan kuat sehingga mau tidak mau pedagang akan menurunkan harga,” kata Enny.

Ia mengkritik kebijakan pelibatan koperasi pasar untuk membantu penyaluran. Pasalnya, koperasi yang ada sudah banyak yang beralih fungsi dari distributor beras ke simpan pinjam. Ada pula pasar yang tidak memiliki koperasi. ”Pemerintah seharusnya mengeluarkan instrumen dasar kebijakan yang terarah. Saya khawatir kedua metode tersebut justru diminati oleh pedagang yang hanya menginginkan keuntungan semata,” tuturnya.

Bulog harus memantau

Pengamat ekonomi Ryan Kiryanto berpendapat, Bulog harus tetap memantau perkembangan harga di pasar dan pasokan beras. Pemantauan pasokan bertujuan agar tidak terjadi kekurangan. ”Pasokan harus tetap tersedia. Daerah-daerah kantong kemiskinan harus mendapat perhatian lebih karena rawan terjadi inflasi lokal. Inflasi ini, apabila dibiarkan, akan menyebabkan inflasi nasional,” katanya.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Srie Agustina menyampaikan, melambungnya harga beras di sejumlah daerah disebabkan oleh panen beras belum terjadi secara merata. Hal ini membuat spekulan bermunculan.

”Puncak panen itu terjadi Maret-April. Ketika panen raya, pasokan melimpah dan harga bisa turun. Melambungnya harga hanya terjadi pada Februari. Kami lakukan operasi pasar dan penyaluran lewat koperasi agar masyarakat bisa memperoleh beras dengan harga murah dan stok mereka aman,” tutur Srie.

Dia menyebutkan, selama bulan Februari, rata-rata harga beras di Pulau Jawa Rp 9.439 per kilogram dan luar Jawa Rp 9.867 per kilogram. Harga rata-rata nasional Rp 9.789 per kilogram. Meski begitu, pemerintah menemukan daerah yang menjual beras seharga Rp 12.000.

Banyak pihak diyakini bermain sehingga harga beras melambung dan penyaluran beras Perum Bulog tak tepat sasaran. (Mediana)