Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kisruh APBD, Antisipasi Banjir Jakarta Pakai Anggaran Ini

Kompas.com - 24/02/2015, 18:46 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Agus Priyono mengklaim program unggulan antisipasi banjir Ibu Kota tidak akan terhambat akibat kisruh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2015. 

Sebab, kata dia, masih ada anggaran mendahului yang bisa digunakan untuk melakukan pengerjaan rutin seperti pengerukan atau perawatan pompa.

"Kami ada anggaran mendahului. Ada untuk pengerukan, perawatan, termasuk soal pembebasan tanah kami juga suka koordinasi dengan wali kota terkait," ujar Agus di Balai Kota, Selasa (24/2/2015).

Penggunaan anggaran mendahului itu berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 211 Tahun 2014 tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan APBD 2015.

Di sana disebutkan, sebelum APBD cair, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) bisa menggunakan anggaran mendahului sebesar 30 persen dari total APBD DKI 2015. [Baca: Ahok: Orang Jakarta Kaya-Kaya, Bukan Penuntut]

Dari jumlah itu, menurut Agus, sudah dapat mencukupi pembiayaan program hingga bulan Juni 2015 mendatang. Hal ini dibuktikan dengan pengerukan di Pasar Ikan dan Pluit Jakarta Utara.

"Kalau (anggaran mendahului) mau dicukupkan bisa. Kan kami melihat, anggaran mendahului utamanya pengerukan dan perawatan pompa. Karena memang vitalnya di situ," kata Agus. 

Kegiatan yang menggunakan anggaran mendahului dilaksanakan secara swakelola. Sebab pekerjaannya tidak terlalu besar, termasuk juga sudah memiliki alat berat sendiri. [Baca: Ahok Tanggapi Tudingan APBD Tak Kunjung Cair akibat Gaji Fantastis PNS DKI]

Contohnya operasional pompa yang dilakukan oleh operator biasa dan hanya membeli solar untuk mengoperasikannya.

Apalagi saat ini hujan sudah mulai mereda sehingga pompa pun bisa bekerja dengan normal. "Kalau gaji pekerja, itu tidak boleh stop dan masuk anggaran mendahului juga," ujarnya.

Sementara untuk pembangunan proyek serta infrastruktur masih dalam proses lelang dan diperkirakan bulan Juni fisiknya baru bisa dimulai. Pengeluaran daerah yang diperbolehkan menggunakan anggaran mendahului adalah gaji dan tunjangan PNS, Gubernur, dan Wakil Gubernur.

Kemudian pembayaran tunjangan kinerja daerah (TKD), honor pegawai tidak tetap, pembayaran telepon, air, listrik, internet (TALI), gas, jasa kebersihan, dan anggaran darurat untuk korban bencana alam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Parkir Liar Sulit Ditertibkan, Pengamat: Masalah Konsistensi dari Aparat di Lapangan

Parkir Liar Sulit Ditertibkan, Pengamat: Masalah Konsistensi dari Aparat di Lapangan

Megapolitan
Pasang Foto Perempuan di Aplikasi Kencan, Tiga Pemuda di Kalideres Jebak lalu Peras Korban

Pasang Foto Perempuan di Aplikasi Kencan, Tiga Pemuda di Kalideres Jebak lalu Peras Korban

Megapolitan
Sespri Iriana Jokowi Optimistis Diusung Parpol untuk Maju pada Pilkada Bogor 2024

Sespri Iriana Jokowi Optimistis Diusung Parpol untuk Maju pada Pilkada Bogor 2024

Megapolitan
Pilkada DKI Jalur Independen Dinilai Sepi Peminat karena Beratnya Syarat Dukungan

Pilkada DKI Jalur Independen Dinilai Sepi Peminat karena Beratnya Syarat Dukungan

Megapolitan
Maju Pilkada Jakarta, Dharma Pongrekun: Dukungan Rakyat yang Menitipkan Masa Depannya

Maju Pilkada Jakarta, Dharma Pongrekun: Dukungan Rakyat yang Menitipkan Masa Depannya

Megapolitan
Gunungan Sampah Longsor, TPA Cipayung Depok Sudah Tutup 2 Hari

Gunungan Sampah Longsor, TPA Cipayung Depok Sudah Tutup 2 Hari

Megapolitan
Soal Wacana Juru Parkir Liar Minimarket Diberi Pekerjaan, Pengamat: Lebih Baik Dijadikan Jukir Legal

Soal Wacana Juru Parkir Liar Minimarket Diberi Pekerjaan, Pengamat: Lebih Baik Dijadikan Jukir Legal

Megapolitan
Walkot Tangsel Sebut “Study Tour” ke Luar Daerah Bisa Diganti Kegiatan Sosial

Walkot Tangsel Sebut “Study Tour” ke Luar Daerah Bisa Diganti Kegiatan Sosial

Megapolitan
Kumpulkan 749.298 Dukungan Warga untuk Pilkada DKI, Dharma Pongrekun: Kuasa Tuhan

Kumpulkan 749.298 Dukungan Warga untuk Pilkada DKI, Dharma Pongrekun: Kuasa Tuhan

Megapolitan
Menurut Pakar, Dua Hal Ini Bikin Cagub Independen DKI Jakarta Sepi Peminat

Menurut Pakar, Dua Hal Ini Bikin Cagub Independen DKI Jakarta Sepi Peminat

Megapolitan
Pelabuhan Tanjung Priok Macet Total Hari Ini, Pengendara: Bikin Stres

Pelabuhan Tanjung Priok Macet Total Hari Ini, Pengendara: Bikin Stres

Megapolitan
Macet Total di Pelabuhan Tanjung Priok-Cilincing, Sopir JakLingko Habiskan 3 Jam Sekali Narik

Macet Total di Pelabuhan Tanjung Priok-Cilincing, Sopir JakLingko Habiskan 3 Jam Sekali Narik

Megapolitan
Kecelakaan SMK Lingga Kencana, Pengamat Transportasi: Insiden Serupa Terjadi Hampir Setiap Hari

Kecelakaan SMK Lingga Kencana, Pengamat Transportasi: Insiden Serupa Terjadi Hampir Setiap Hari

Megapolitan
Sespri Iriana Jokowi Optimistis Maju Cawalkot Bogor meski Belum Ada Partai Pengusung

Sespri Iriana Jokowi Optimistis Maju Cawalkot Bogor meski Belum Ada Partai Pengusung

Megapolitan
Walkot Tangsel Minta Sekolah Tunda Kegiatan 'Study Tour' ke Luar Daerah

Walkot Tangsel Minta Sekolah Tunda Kegiatan "Study Tour" ke Luar Daerah

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com