Blok G Tanah Abang Bantah Ada Prostitusi di Lantai 3

"Tidak ada itu pemberitaan soal lantai 3 jadi tempat mesum, apalagi dibilang ada transaksi segala macam. Saya bisa buktikan kalau itu tidak ada," kata Namen kepada Kompas.com, Rabu (25/2/2015).

Namen mengaku bahwa dia tidak tahu dari mana pemberitaan itu berasal. Hanya saja, dia menjelaskan, pada Jumat (19/2/2015) malam, ada razia gabungan yang dilakukan oleh jajaran Wali Kota Pusat. Razia tersebut menyasar para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di daerah Tanah Abang.

Kawasan Tanah Abang sendiri terkenal dengan daerah lokalisasi bernama Bongkaran. Saat razia menyasar tempat itu, jelas Namen, banyak pekerja seks komersial (PSK) yang berlarian dan berusaha kabur dari kejaran petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

"Pasar Blok G ini kan pasar terbuka, jadi tidak menutup kemungkinan ada beberapa dari mereka yang bersembunyi di sini," tambah Namen.

Dia mengakui saat petugas Satpol PP mengejar ke daerah Blok G, sebelumnya sudah terlebih dahulu berkoordinasi dengan petugas keamanan pasar.

Lantai 3 Blok G sendiri sebenarnya sudah ditutup sejak pukul 18.00 WIB setiap harinya. Akses menuju lantai 2 dan 3 dikunci rapat sehingga yang bisa dimasuki hanya lantai dasar dan lantai 1.

Namen menegaskan, dia sempat menantang orang yang memberitakan hal tersebut untuk membuktikan dengan bukti yang lebih kuat, seperti video, foto, maupun menemukan kegiatan transaksi PSK hingga perbuatan mesum yang dilakukan di lantai 3.

"Saya tanyakan kalau memang benar itu ada. Saya tantang kasih lihat ke saya, biar saya kumpulkan petugas yang bertugas saat razia itu, pedagang-pedagang, saksi-saksi. Tinggal ditanyakan ke mereka semua, apa benar ada yang mesum. Warga sudah tahu semua kok seperti apa," kata Namen.

Dia merasa kecewa dan keberatan dengan pemberitaan itu. Pasalnya, citra dan kesan terhadap Blok G yang sedang dibangun baik jadi terganggu. Untuk langkah selanjutnya, Namen akan bersurat ke PD Pasar Jaya pusat hingga klarifikasi soal lokalisasi bisa diteruskan sampai ke Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.