Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu Jokowi, Ahok Curhat soal Hak Angket DPRD DKI

Kompas.com - 27/02/2015, 15:23 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berkisah tentang hak angket yang digulirkan DPRD DKI Jakarta saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo, Jumat (27/2/2015), di Istana Merdeka, Jakarta. Menurut Ahok, Jokowi menanyakan apa ancaman bagi Ahok dengan adanya hak angket tersebut.

"Beliau cuma tanya kalau angket itu bagaimana. 'Kalau angket, saya salah, lapor ke MA, ya dipecat, Pak. Bapak yang harus keluarkan SK,'" kata Ahok menirukan perbincangannya dengan Jokowi.

Ahok mengatakan, Jokowi juga sempat menanyakan apakah dia bisa menolak putusan MA jika menyatakan pemecatan Ahok.

"Saya bilang, 'Enggak bisa, Pak. Paling tahun depan, Pak (saya) dipecatnya,'" canda Ahok.

Ia mengaku tak gentar dengan hak angket tersebut. Ahok menegaskan, ia tak khawatir dengan pilihannya membongkar dana "siluman" yang merupakan kongkalikong DPRD dan kepala dinas. Ahok menekankan, ia siap menjadi tumbal untuk mengungkap korupsi miliaran rupiah itu.

"Saya siap sajalah," katanya.

Selama ini, lanjut Ahok, Jokowi selalu berada di belakangnya, termasuk digunakannya soal sistem e-budgeting dalam penyusunan APBD DKI. Menurut Ahok, Jokowi memberikan lampu hijau agar sistem itu dilanjutkan. Jokowi, kata Ahok, juga berharap sistem ini bisa ditiru daerah lain. E-budgeting adalah salah satu program yang dimotori Jokowi saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Presiden mau agar poin-poin penting di APBD tidak dikorupsi. Kalau tidak dikorupsi, serapan anggaran tinggi," kata Ahok.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kompolnas Tetap Dorong Brigadir RAT Diotopsi: Untuk Memperjelas Penyebab Kematian

Kompolnas Tetap Dorong Brigadir RAT Diotopsi: Untuk Memperjelas Penyebab Kematian

Megapolitan
Bule AS Terkesan dengan KRL Jakarta: Lebih Bagus dan Bersih dari Subway New York dan Chicago

Bule AS Terkesan dengan KRL Jakarta: Lebih Bagus dan Bersih dari Subway New York dan Chicago

Megapolitan
Kompolnas Dorong Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Bunuh Diri Brigadir RAT Secara Profesional

Kompolnas Dorong Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Bunuh Diri Brigadir RAT Secara Profesional

Megapolitan
Tak Terkait SARA, Perusakan Gerobak Bubur di Jatinegara Murni Aksi Premanisme

Tak Terkait SARA, Perusakan Gerobak Bubur di Jatinegara Murni Aksi Premanisme

Megapolitan
Polisi Bubarkan Pemuda yang Nongkrong Hingga Larut Malam di Jakut Demi Hindari Tawuran

Polisi Bubarkan Pemuda yang Nongkrong Hingga Larut Malam di Jakut Demi Hindari Tawuran

Megapolitan
Dua Pemuda Terjerat Pinjol Pilih Merampok, Berakhir Dipenjara dengan Ancaman Hukuman 12 Tahun

Dua Pemuda Terjerat Pinjol Pilih Merampok, Berakhir Dipenjara dengan Ancaman Hukuman 12 Tahun

Megapolitan
Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com