Ahok Sengaja Bikin "Jebakan Batman" untuk DPRD

Tahun 2014 lalu, ditemukan anggaran pengadaan perangkat uninterruptible power supply (UPS) dengan nilai fantastis Rp 300 miliar. Ternyata, anggaran serupa ditemukan kembali tahun ini. 

"Saya menunggu mereka membuat (anggaran) sendiri di tahun 2015. Kalau dulu tahun 2012 dan tahun 2013 ada temuan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) DKI, seluruh anggota DPRD mengatakan, 'Mana kami tahu, karena yang menyusun anggaran kan eksekutif, bukan kami (legislatif)'," kata Basuki, di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur, Sabtu (28/2/2015). 

Namun, fakta di lapangan, banyak staf satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI yang dipaksa mengisi program titipan DPRD di APBD.

Sayangnya, ia belum bisa membuktikan perkataannya itu. Hal itu disebabkan belum diterapkannya program e-budgeting saat menyusun APBD. Sistem e-budgeting itu baru sempurna dijalankan pada tahun anggaran 2015 ini.

"Akhirnya mereka (anggota DPRD) nekat kan, mereka nekat bikin (program) dan ketik sendiri program mereka dan ketahuan tuh (rencana beli) UPS dan lain sampai Rp 12,1 triliun," kata pria yang biasa disapa Ahok itu.

Melalui e-budgeting ini, akhirnya ia mengetahui pihak mana yang berniat "bermain" dengan uang rakyat tersebut.

Menurut Basuki, hanya pejabat SKPD terpilih yang bisa mendapat password untuk memasukkan anggaran ke dalam e-budgeting, misalnya sekretaris daerah, kepala Bappeda, kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), dan perwakilan masing-masing SKPD (yang ditunjuk sebagai penanggung jawab).

"Sekarang (APBD) yang dikeluarkan versi DPRD itu tidak ada satu pun SKPD yang ngetik lho. Kalau dia (anggota DPRD) sekarang mengatakan (anggaran siluman) itu bukan urusan kami, nah itu namanya jahat kan. Mereka mau mainin anggaran, tetapi yang dituduh eksekutif," kata Basuki.