"Kalau Gaji Bagus, Penanganan Banjir Juga Bisa Ikut Bagus"

"Kalau gajinya bagus, penanganan banjir juga bisa ikut bagus," kata dia kepada Kompas.com, di Balai Kota, Selasa (17/3/2015).

Hal itu disampaikan dia untuk menanggapi kritikan DPRD terhadap anggaran gaji pegawai yang lebih besar ketimbang anggaran penanganan banjir.

Menurut Saefullah, anggaran untuk gaji pegawai yang ada saat ini masih terbilang wajar. Hal itu bila didasarkan kepada jumlah keseluruhan pegawai Pemprov DKI yang mencapai 72.000 orang.

Lagi pula, kata Saefullah, alokasi anggaran gaji yang ada saat ini persentasenya hanya 24 persen dari total keseluruhan anggaran. Sementara itu, peraturan memperbolehkan suatu pemerintahan daerah menganggarkan gaji pegawainya hingga 30 persen.

"Kan masih di bawah ambang maksimal, cuma 24 persen. Maksimal 30 persen," ujar dia.

Tidak hanya itu, lanjutnya, saat ini Pemprov DKI sedang berupaya ingin menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Salah satu indikatornya adalah pemberian gaji yang cukup untuk para pegawai.

"Karena kalau digaji cukup, pegawainya tentu tidak akan mikir macam-macam lagi. Mikir fee-lah, minta dari masyarakat. Itu kan membuat pemerintahan menjadi tidak bagus," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi mengatakan, Kemendagri melakukan banyak koreksi terhadap dokumen RAPBD DKI 2015 yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi DKI. Salah satunya ialah yang terkait alokasi anggaran untuk gaji pegawai yang lebih besar dari anggaran penanganan banjir.

"Belanja tidak langsung (gaji pegawai) Rp 19 triliun, tetapi kok penanganan banjir Rp 5 triliun. Kan enggak masuk akal," ujar dia seusai rapat evaluasi internal Badan Anggaran DPRD DKI, Senin (16/3/2015).

Prasetio mengaku tidak bisa merinci satu per satu apa saja koreksi yang dilakukan Kemendagri. Namun, ia berharap agar Ahok dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov DKI segera melakukan perbaikan.