Selama "Input E-budgeting", DPRD Dipersilakan Koreksi

Dengan catatan, lanjut Heru, koreksi itu dilakukan secara masuk akal dan program yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan. "Kita harus mengeksekusi masukan dari DPRD. Masukan yang cukup bagus, cukup baik, sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan dan sesuai dengan realita di lapangan pasti kita masukkan sekarang," kata Heru, di Balai Kota, Kamis (19/3/2015).

Menurut Heru, masukan dari lembaga legislatif tetap dibutuhkan selama penyusunan Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2015.

"Setiap meja (bidang program) sudah kita siapkan Banggar untuk ikut mengawasi. Mereka boleh ngoreksi. Misalnya, oh ini anggaran sebaiknya di kesehatan, bukan di pendidikan. Silakan saja," ujar mantan Wali Kota Jakarta Pusat itu.

Sebagai informasi, rapat input e-budgeting telah berlangsung sejak tadi pagi. Rapat yang masih berlangsung sampai dengan berita ini diturunkan itu melibatkan ratusan pejabat di lingkungan Pemprov DKI, dari tingkat eselon II hingga IV, baik yang mengepalai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) maupun unit kerja perangkat daerah (UKPD).

Pada rapat tersebut, proses input program pada sistem e-budgeting dikerjakan oleh lima kelompok besar. Kelompok-kelompok itu terdiri dari kelompok bidang kesejahteraan rakyat, keuangan, perekonomian, pembangunan, dan pemerintahan.