"Tadi setelah ditanya media, saya datang ke sini, ternyata komunikasinya (dengan Basuki) sudah bagus," kata Pras di Balai Kota, Kamis (19/3/2015).
Sebelum menggunakan e-budgeting, lanjut dia, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI dan DPRD DKI saling menuding satu sama lain. Tidak dapat diketahui pihak mana yang menggelembungkan anggaran maupun menyisipkan anggaran.
Hal itu pula, kata Pras, yang terjadi beberapa pekan terakhir ini. Pejabat DKI, terutama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan anggota DPRD, saling melempar tudingan.
"Di sinilah mungkin komunikasi saya dengan Pak Gubernur kurang baik. Tapi, sekarang saya diberi satu kesempatan oleh Gubernur dan ayo saling mengawasi anggaran untuk kepentingan masyarakat," kata Pras yang didampingi oleh anggota Banggar, Syahrial, saat menyambangi ruang kerja Basuki.
"Yang penting anggaran itu sampai ke bawah dan punya masyarakat. Jadi, fungsi saya sebagai badan pengawas tetap berjalan," kata Pras.
Sebelumnya, Basuki memberi password e-budgeting kepada Pras. Kata kunci itu untuk mengunci anggaran yang dirasa tidak masuk akal. Basuki ingin mengembalikan fungsi pengawasan kinerja SKPD oleh DPRD yang selama ini hilang. Hanya saja, mereka tidak bisa meng-input anggaran, hanya bisa mengunci anggaran di e-budgeting.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.