Tak Jelasnya Sikap Petinggi Partai di DPRD DKI

"Fraksi Hanura memberikan keleluasaan kepada Pak Gubernur untuk mengelola anggaran sesuai dengan keinginan masyarakat," kata Sangaji menjelang digelarnya rapat gabungan pimpinan DPRD DKI terkait penentuan sikap terhadap RAPBD 2015, di Gedung DPRD DKI, Jumat (20/3/2015).

Saat diminta untuk menegaskan kejelasan dari pernyataannya itu, terutama terkait apakah Hanura lebih memilih pengesahan RAPBD 2015 atau kembali menggunakan APBD 2014, Ongen (sapaan Sangaji) menyerahkan kepada masyarakat untuk menafsirkan sendiri pernyataannya itu.

"Bisa diterjemahkan sendiri," ujar dia.

Sampai berita ini diunggah, para petinggi fraksi di DPRD DKI enggan menjawab apa sikap yang akan diambil oleh partainya. Mereka mengaku baru akan menjawab saat berlangsungnya rapat.

"Kita lihat nanti saat rapat," kata Wakil Ketua DPRD yang juga petinggi PPP DKI Jakarta, Abraham Lunggana.

Rapat gabungan pimpinan DPRD DKI terkait penentuan sikap terhadap RAPBD 2015 pada awalnya akan dilangsungkan pada sekitar pukul 14.30.

Namun sampai sekitar pukul 16.00, rapat belum juga dimulai. Kemendagri telah memberikan batas waktu bagi Pemprov untuk menyerahkan RAPBD hasil evaluasi paling lambat Senin (23/3/2015) pekan depan.

Untuk bisa menyerahkan RAPBD, Pemprov membutuhkan persetujuan dari DPRD. Berdasarkan peraturan yang berlaku, bila lembaga eksekutif dan legislatif tak mencapai kesepakatan dalam penentuan RAPBD, maka besaran APBD yang akan digunakan pada tahun tersebut adalah anggaran yang menggunakan pagu anggaran di tahun sebelumnya.

Bila pengesahan RAPBD menjadi APBD ditandai dengan diterbitkannya sebuah peraturan daerah (Perda), maka penggunaan kembali APBD tahun sebelumnya di tahun yang sedang berjalan cukup ditandai dengan diterbitkannya sebuah peraturan gubernur (Pergub).