"Saya jamin dengan Rp 72 triliun pakainya efektif, sama aja," kata Basuki, di Balai Kota, Jakarta, Senin (23/3/2015).
Pria yang akrab disapa Ahok itu menjelaskan, anggaran sebesar Rp 72 triliun lebih baik dibanding anggaran yang nilainya lebih besar tetapi digunakan untuk hal-hal yang tidak penting.
Menurut dia, Pemprov DKI lebih baik menggunakan anggaran yang telah disisir berulang kali dan jumlahnya minimalis dibandingkan menghabiskan anggaran untuk pokok pikiran (pokir) DPRD.
"Daripada Rp 90 triliun, tapi Rp 20 triliun diembat beli barang enggak guna. Lebih baik barang yang dibeli sesuai dengan yang kami inginkan, enggak ada mark up, SKPD belanja barang jasa enggak ada honor, enggak ada honor tim pengendali teknis. Ini lebih baik," kata Basuki.
Hari ini, lanjut dia, Pemprov DKI akan berkirim surat kepada Kemendagri perihal keputusan penggunaan Pergub APBD-P 2014 atau Perda APBD 2015.
Penggunaan anggaran tahun lalu merupakan kali pertama terjadi di Indonesia. Melalui Pergub ini pula, Basuki meyakini tak lagi terjadi titip-menitip anggaran.
"Sekarang kami langsung diawasi Mendagri. Masyarakat juga akan lebih kritis dalam penggunaan anggaran ini dan pergub ini akan kami pakai untuk beli barang, jasa, antisipasi macet, banjir, serta pendidikan. Yang penting warga enggak perlu khawatir pelayanan publik enggak akan terganggu," kata Basuki.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.