"Makanya, saya enggak ngerti ya, kalau mau tanya etika, harusnya undang pakar komunikasi, jangan tanya sekarang dong tentang etika. Ya mungkin mereka enggak sabar. Sekalian mereka perlu undang psikolog, psikiater, atau dokter jiwa. Kan kata Lulung (Abraham Lunggana), Ahok (Basuki) itu gila," kata Basuki, di Balai Kota, Rabu (25/3/2015).
Psikiater itu, lanjut Basuki, berguna bagi anggota DPRD yang masih bertanya-tanya ada Gubernur yang berani membuka upaya mereka dalam menyelipkan usulan anggaran siluman dalam RAPBD 2015.
"Tanya ke psikiater, gimana sih kejiwaan Gubernur sampai berani membuka mulut dan bilang kami (DPRD) mencuri Rp 12,1 triliun gitu lho dan pokir (pokok pikiran) Rp 40 triliun. Harus dites kejiwaannya dong," kata Basuki tertawa.
Pada agenda angket kali ini, diketahui tim angket mengundang pakar hukum Margarito Kamis dan Iman Putra Sidin. Selain pakar hukum tata negara, tim hak angket juga akan memanggil pakar komunikasi politik, yaitu Tjipta Lesmana dan Emrus Sihombing.
Mereka akan dipanggil pada Kamis (26/3/2015) besok atau Jumat mendatang. Namun, pada rapat kali ini, para pakar tata negara justru menyinggung etika Basuki, bukan mempermasalahkan dokumen RAPBD DKI ke Kemendagri yang diduga palsu.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.