Ahok Bingung Tim Angket Undang Pakar Tata Negara, tetapi Tak Bahas Pokir DPRD

Namun, rapat kali ini justru lebih banyak membahas etika dan norma tentang Basuki. "Jadi kalau mereka pakai pakar tata negara, seharusnya mereka juga tanya dong boleh enggak pokir DPRD dimasukkan pasca pengesahan paripurna? Enggak," kata Basuki, di Balai Kota, Rabu (25/3/2015). 

DPRD dapat mengusulkan pokir apabila dibahas bersama warga dalam musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) di tingkat kelurahan yang berlangsung Maret-Mei ini. Pokir itu pun, kata Basuki, bukan anggaran "titipan" kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) ke dalam RAPBD DKI.

Namun pokir itu adalah program yang diusulkan kepada SKPD yang benar-benar murni kebutuhan warga. Selama ini, oknum DPRD kerap menyisipkan pokir setelah paripurna pengesahan RAPBD.

"DPRD bisa ikutan tetapi mereka enggak bisa nitip 'eh lu tolong ya beli barang ini', enggak ada kamusnya tuh? Mereka seharusnya sekalian tanya ke pakar tata negara, ngerti enggak sih fungsi DPRD dalam kebijakan anggaran, bukan hak titip anggaran, saya kasihan saja gitu lho," kata Basuki.

Tahun ini, Basuki memastikan tak ada lagi pokir di RAPBD. Pokir-pokir inilah, menurut dia, yang kerap menjadi temuan siluman oleh Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP).

"Sekarang kan bagi DPRD sederhana, selama Ahok (Basuki) masih menjadi Gubernur, mereka enggak bisa lagi masukin pokir," ujar Basuki. 

Adapun pokir merupakan aspirasi masyarakat yang ditampung anggota dewan saat masa reses. Aspirasi itu kemudian diajukan legislatif kepada eksekutif dalam pembahasan anggaran.

Pokir ini diatur dalam Pasal 55 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan DPRD tentang Tata Tertib.

Disebutkan bahwa Badan Anggaran mempunyai tugas memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat lima bulan sebelum ditetapkannya APBD.