Hak Angket, Keramaian Mengeluhkan Etika Ahok...

Sepanjang rapat berlangsung, Emrus mencoba memaparkan gaya komunikasi politik ideal yang ia lihat dari sudut pandang seorang akademisi. Kemudian, hal tersebut dibandingkan dengan gaya komunikasi Basuki selama memimpin Jakarta.

Emrus juga banyak mengkritisi perkataan "toilet" yang diucapkan Basuki dalam wawancara dengan Kompas TV. Menurut dia, hal tersebut akan terus terekam dalam sejarah Jakarta.

"Itu akan jadi branding, jadi sejarah. Oh Jakarta, dulu gubernurnya ada yang sebut ta*k Kalau dicari di-google, Ahok-Taik pasti muncul di seluruh dunia," ujar Emrus.

Curhat colongan anggota Dewan

Gaya berbicara Emrus terlihat berapi-api dan penuh semangat ketika membahas etika Basuki. Hal ini membuat anggota DPRD yang masuk dalam tim angket menjadi serius menyimak. Meski menyatakan netral, pendapat Emrus banyak mengkritisi Ahok, sapaan Basuki.

Hal ini bersambut dengan curhat anggota dewan kepada Emrus soal gaya komunikasi Ahok selama ini. Salah satu anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Golkar, Ramli Muhammad, mengajukan pertanyaan kepada Emrus Sihombing soal sikap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang menurut mereka sudah tidak sesuai dengan norma dan etika.

"Sepakat enggak kita punya pemimpin seperti ini, apa masih pantas duduk di kursi yang dia miliki?" ujar Ramli.

Mendapat pertanyaan ini, Emrus memberi jawaban dengan panjang lebar. Emrus mengakui, gaya kepemimpinan Ahok (sapaan Basuki) memang mendapat kesan baik oleh masyarakat. Masyarakat menganggap Ahok sebagai pemimpin yang terbuka dan transparan. Akan tetapi, bukan berarti dibenarkan untuk bersikap melanggar etika.

Kemudian, Emrus menyatakan bahwa pemimpin yang tidak beretika, tidak sewajarnya memegang jabatan sebagai pemimpin. "Pimpinan tak beretika tidak pantas duduk di kursi pimpinan. Kalau ada orang berpandangan orang tidak beretika pantas jadi pemimpin, saya enggak bisa habis pikir. Jangankan jadi gubernur, menjadi suami di rumah saja tak pantas," ujar Emrus.

Jawaban dari Emrus tersebut disambut dengan tepuk tangan keras dari anggota DPRD yang hadir dalam rapat tersebut.

Saran-saran

Dalam rapat tersebut, Emrus juga melontarkan saran-saran. Sarannya tidak selalu ditujukan kepada anggota dewan saja, tetapi juga kepada Presiden Joko Widodo. Emrus mengatakan, Joko Widodo harus memberikan teguran tertulis kepada Ahok. Teguran tersebut masih terkait dengan bahasa toilet Ahok dalam wawancara di Kompas TV.

"Dalam konteks ini, Jokowi tidak bisa tidak memberi sanksi. Presiden sebagai kepala negara harus beri sanksi paling tidak teguran tertulis sebagai cerminan revolusi mental. Bukankah pelanggaran etika bukan mencerminkan revolusi mental?" ujar Emrus.

Selain itu, akademisi dari Universitas Pelita Harapan ini juga menyarankan kepada DPRD DKI untuk melakukan sebuah penelitian terhadap gaya komuniksi Gubernur Basuki. "Mungkin DPRD dapat lakukan penelitian. Kumpulkan data ucapan Ahok di media massa. Lalu kita teliti dan kategorikan," ujar Emrus.

Emrus menyarankan anggota DPRD mengumpulkan beberapa rekaman ucapan Basuki di media massa. Baik rekaman media elektronik maupun media cetak dan online. Hal tersebut untuk menentukan apakah Basuki benar-benar termasuk kategori otoriter dan arogan atau tidak.

Emrus mengatakan, setiap pilihan kata dapat menunjukan sikap dari orang tersebut. Meskipun, secara umum, Emrus menjelaskan karakter kepemimpinan seseorang dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yakni demokratis, partisipatif, dan otoriter. Dari ketiganya, Emrus melihat Ahok masuk ke dalam jenis orang yang memiliki karakter otoriter.