Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wagub DKI: Pakai E-musrenbang, Tidak Bisa "Ngada-ngadain" Anggaran Lagi

Kompas.com - 01/04/2015, 16:11 WIB
Andri Donnal Putera

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sistem elektronik dalam musyawarah perencanaan pembangunan atau e-musrenbang dinilai efektif minimalkan anggaran-anggaran yang tidak terlalu perlu atau bukan prioritas. Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengaitkan hal tersebut sambil membicarakan soal anggaran siluman beberapa waktu lalu.

"Pakai e-musrenbang, enggak bisa tuh ngada-ngadain anggaran lagi. Masa kalau mau beli lemari saja per unitnya bisa sampai miliaran rupiah, itu gimana ya, kan enggak efektif juga to," tutur Djarot dalam pidato pembukaan di musrenbang Jakarta Barat, Rabu (1/4/2015).

E-musrenbang mulai diterapkan untuk menyusun anggaran DKI tahun 2016. Dengan cara tersebut, SKPD (satuan kerja perangkat daerah) DKI dapat memantau langsung usulan-usulan yang mereka ajukan.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjelaskan, poin pokok-pokok pikiran (pokir) yang diusulkan oleh anggota DPRD DKI berasal dari proses musrenbang.

Jika proses itu bisa didata secara elektronik, maka tidak akan ada lagi muncul pengadaan barang yang sebenarnya tidak diusulkan sebelumnya. "SKPD juga bisa awasi tuh kalau ada usulan yang dipotong," kata Basuki.

Mantan Bupati Belitung Timur itu juga berharap dengan e-musrenbang, KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara) bisa berjalan dengan baik.

"Jadi tidak perlu lagi kami berantem sama DPRD karena punya pokok-pokok pikiran yang dimasukkan ke paripurna, masukin (pokir) ke e-musrenbang," kata Basuki, Selasa (31/3/2015) kemarin.

Nantinya, lanjut dia, e-musrenbang tersebut juga akan dikirim melalui sistem Jakarta Smart City. Dengan demikian, akan ketahuan secara detil pihak mana yang mengganti-ganti kegiatan. DPRD, lanjut dia, juga akan terbantu dengan penerapan sistem ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com