"Saat ini, bangunan milik pemerintahan hanya 20 persen di sana. Jumlah yang kecil itu sebab selama ini terjadi pembiaran dalam pengelolaan gedung-gedung di Kota Tua. Karena dikelola dengan kurang baik, satu per satu berpindah kepemilikan. Untuk itu, harus ada kejelasan wewenang saat revitalisasi agar yang sudah-sudah tidak terjadi lagi," ungkap Nirwono kepada Kompas.com, Rabu (1/4) malam.
Nirwono menekankan revitalisasi Kota Tua juga harus merangkul warga Jakarta yang ada di sekitar kawasan tersebut. Ia menilai, Pemprov DKI hanya fokus mengurus fisik gedung. Menurut dia, Pemprov seharusnya kreatif melibatkan masyarakat sekitar untuk membangun kembali suasana kehidupan ala kota tua saat zaman kolonial Belanda dulu.
"Selama ini hanya fokus pada upaya menjual nostagia kawasan Kota Tua melalui bangunan-bangunannya. Tapi masyarakat yang berada di Kota Tua tidak dilibatkan dalam penataan kembali Kota Tua. Padahal, itu bisa memberi manfaat langsung bagi mereka yang memang tinggal di sana. Warga harus dilibatkan sebagai aktor utama. Jadi nyawa Kota Tua sebagai warisan budaya juga bisa pelihara oleh mereka," tutur alumnus Jurusan Arsitektur Lansekap Universitas Trisakti itu.
Menurut dia, keterlibatan warga lokal tidak hanya bisa mendukung keberlangsungan wisata Kota Tua, tapi juga akan memberi pengaruh pada perekonomian mereka. "Warga lokal bisa bekerja menjadi pemandu kegiatan wisata hingga pemberdayaan industri rumah tangga untuk membuat suvenir yang bisa dijual pada wisatawan," cetus Nirwono.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.