Kabareskrim Ingatkan Ahok Kasus Korupsi di DKI Tak Berhenti sampai UPS

Basuki mengatakan, Budi pernah mengungkap adanya dugaan mark-up pengadaan scanner dan beberapa alat elektronik dalam penyusunan APBD-P 2014. Temuan itu diungkapkan Budi saat bertemu Basuki di Balai Kota, Selasa (5/5/2015) lalu. 

"Iya kata Pak Kabareskrim sih begitu, ada (mark-up pada pengadaan) scanner, elektronik-elektronik, sistem manajemen sekolah, macam-macamlah," kata Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota DKI, Kamis (7/5/2015). 

Penggelembungan anggaran itu, lanjut Basuki, sebenarnya telah muncul sejak awal pembahasan APBD 2014 dilakukan.

Meskipun Basuki telah mencoret atau memangkas anggaran itu, di APBD Perubahan 2014, kembali muncul anggaran serupa yang dinamakan anggaran siluman.

Hal itu disebabkan Pemprov DKI masih belum dapat menerapkan sistem e-budgeting sehingga sulit mengontrol anggaran mana saja yang siluman dan bernilai fantastis serta tidak masuk akal itu.

"Makanya, saya bilang kalau tidak ada e-budgeting (untuk menyusun APBD) kamu tidak bisa kontrol (anggaran). Kami tidak tahu, tiba-tiba berkasnya sudah ada saja," kata Basuki. 

Dua mantan pejabat Dinas Pendidikan DKI, yakni Alex Usman dan Zaenal Soelaiman, telah ditetapkan sebagai tersangka akibat kasus pengadaan UPS ini. Bahkan, Alex telah resmi ditahan oleh Bareskrim.

Sementara itu, Kabareskrim Polri Komjen Budi Waseso mengatakan akan melakukan pemeriksaan beberapa PNS DKI yang diduga terlibat dalam kasus pengadaan UPS.

Pemeriksaan pun dilakukan di masing-masing kantor satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait.

Selama dua pekan ini, penyidik Bareskrim dan Komisi Pemberantasan Korupsi pun telah menyambangi Bappeda DKI untuk meminta data yang dibutuhkan.