Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Djarot Akui Tak Pernah Kirim Notulen kepada Ahok

Kompas.com - 01/06/2015, 13:19 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan akan segera melaporkan notulen hasil rapat yang menurut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tak pernah dilaporkan. Djarot mengaku selalu menugaskan beberapa asistennya untuk menuliskan kesimpulan serta notulen rapat-rapat yang dilaksanakannya. 

"Nanti kami laporin yah, nanti dilaporin. Itu kan selalu asisten buat notulen, biasanya mereka lapor juga kok," kata Djarot kepada Kompas.com, seusai meninjau kerja bakti pegawai Biro KDH KLN, di Balai Kota, Minggu (31/5/2015). 

Mantan Wali Kota Blitar itu pun berjanji segera memenuhi permintaan Basuki. Meski demikian, Djarot tidak ingin menjawab lebih lanjut perihal alasannya tidak pernah menyerahkan notulen rapat pada Basuki. Ia memilih untuk langsung menutup pintu mobilnya dan bergegas pergi.

"Ya, nanti akan saya penuhi. Kalau yang laporan penting-penting banget ya dilaporin, kalau hal yang sepele-sepele, enggaklah. Ya sudah ya," kata Djarot sambil berlalu. 

Sebelumnya, Basuki mengaku tidak mengetahui kegiatan apa saja yang telah dikerjakan Djarot selama menjabat sebagai Wakil Gubernur. Menurut dia, selama enam bulan menjabat sebagai Wakil Gubernur, Djarot tidak pernah melaporkan kinerjanya dengan memberi notulen rapat pada Basuki. Seharusnya, lanjut dia, Djarot bisa melaporkan notulen rapat yang telah dikerjakan padanya.

Satu hal yang membuat Basuki merasa kecolongan karena tidak adanya laporan kerja dari Djarot adalah pemberian izin Djarot pada pelaksanaan Pesta Rakyat Jakarta (PRJ) di Senayan. Basuki merasa Djarot tidak berkoordinasi dengannya. Sehingga penyelenggara PRJ Senayan pun mencatut lambang Pemprov DKI dan mengklaim telah mendapat izin untuk menyelenggarakan acara tersebut.

Djarot dilantik sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk periode 2014 hingga 2017 oleh Basuki pada Rabu (17/12/2014) lalu. Pengangkatan dan penetapan Djarot sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta dilakukan berdasarkan  Keppres Nomor 144/P Tahun 2014 yang telah ditandatangani oleh Presiden RI Joko Widodo pada 15 Desember 2014.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi : Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi : Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Megapolitan
Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Megapolitan
Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Megapolitan
Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Megapolitan
Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Megapolitan
Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Megapolitan
Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Megapolitan
Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal 'Study Tour', Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal "Study Tour", Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Megapolitan
Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Megapolitan
KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

Megapolitan
Mau Bikin 'Pulau Sampah', Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Mau Bikin "Pulau Sampah", Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Megapolitan
Polri Gerebek Gudang Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster di Bogor

Polri Gerebek Gudang Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster di Bogor

Megapolitan
Walkot Jaksel: Warga Rawajati yang Terdampak Normalisasi Ciliwung Tidak Ada yang Protes

Walkot Jaksel: Warga Rawajati yang Terdampak Normalisasi Ciliwung Tidak Ada yang Protes

Megapolitan
4 Pelaku Sudah Ditangkap, Mobil Curian di Tajur Bogor Belum Ditemukan

4 Pelaku Sudah Ditangkap, Mobil Curian di Tajur Bogor Belum Ditemukan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com