Ingin Bangunkan Rusun untuk Polisi, Ahok Berharap DPRD DKI Setuju

Kompas.com/Kurnia Sari Aziza Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (pakai kemeja putih) bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian (kiri Basuki) serta Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Nandang Jumantara (kanan Basuki), di Mapolda Metro Jaya, Rabu (29/7/2015).

Saat bertemu dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian dan jajaran perwira kepolisian, Basuki mengatakan harus disamakan taraf hidup antara aparat dengan pegawai negeri sipil (PNS) DKI. 

"Kami coba bisa enggak tanahnya kepolisian atau rumah yang sudah tua, kami bongkar dan kami ganti rumah susun sederhana seperti apartemen dengan lift. Kami akan beli tanahnya dan anggota kepolisian bisa tinggal di rumah susun miliknya DKI," kata Basuki, Rabu (29/7/2015).

Basuki mengatakan, aparat kepolisian tidak perlu menyewa unit. Mereka hanya diwajibkan membayar biaya perawatan saja.

"Kami tidak ingin polisi hampir gila gara-gara tinggal di tempat yang sempit. Enggak mungkin juga kan polisi pulang ke Bogor atau Depok, bertugas lagi berapa hari ke Jakarta lagi. Yang penting Ketua DPRD dan DPRD setuju (dengan pembangunan rusun), kalau setuju, selesai ini semua," kata Basuki.

Pemprov DKI dan Polda Metro Jaya bekerjasama untuk menangkap serta mengadili pengusaha hotel, restoran, dan hiburan yang memungut pajak 10 persen dari pelanggan tapi tidak disetorkan kepada DKI. Kemudian juga pengamanan parkir liar.

Potensi pendapatan DKI dari sektor parkir seharusnya sebesar Rp 1,8 triliun. Tapi saat ini, DKI hanya menerima pendapatan sektor parkir sebesar Rp 20 miliar.

"Tukang parkir yang direkrut juga gajinya dinaikkin dua kali nilai UMP (upah minimum provinsi). Kalau masih ada yang main, langsung ditangkap polisi," kata dia.